Presiden Tindak Tegas Jika Ada Penyelewengan Beli Helikopter

BELU, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan akan meminta informasi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan terkait dengan pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara.

Presiden Jokowi juga mewanti-wanti kepada jajarannya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terkait pembelian helikopter tersebut.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," kata Presiden Jokowi usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Rabu (28/12).

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menegaskan keinginan pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri. Menurutnya, bila industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan akan alutsista Indonesia, maka pihaknya akan memprioritaskan hal tersebut.

"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," kata Presiden.

Sebelumnya, saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, pada Rabu, 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pembelian alutsista dari industri pertahanan asing harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional.

Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata dan mampu mandiri dalam bidang pertahanan di kemudian hari.

"Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kita," kata Presiden kala itu. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja