BKPM Lakukan Tiga Pendekatan Kebijakan Investasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan tiga pendekatan untuk menyederhanakan kebijakan investasi. Hal ini dilakukan untuk menyambut baik upaya pemerintah merombak 134 kebijakan yang terangkum dalam paket kebijakan Deregulasi September I yang didengungkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu.

"Untuk kebijakan investasi ada tiga pendekatan. Pertama melalui deregulasi dengan mengurangi jumlah dan jenis perizinan yang duplikasi atau saling bersyaratan, bagaimana mengharmonisasi peraturan perundangan tersebut dan konsistensi atas kebijakan yg ada," kata Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Farah Ratna Dewi Indriani, di Kantor BKPM Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan, hari Jumat (25/9).

Kemudian pendekatan yang kedua adalah perizinan usaha seperti yang disampaikan oleh para pelaku usaha mengenai debirokratisasi melalui penyederhanaan perizinan untuk mengurangi persyaratan perizinan, SOP atau SLA yang tidak jelas, pendelegasian kewenangan kepada PTSP berupa tempat, bentuk, waktu dan biaya serta pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

Pendekatan yang ketiga adalah penegakan hukum dan kepastian usaha melalui fasilitasi penyelesaian masalah, pemberantasan premanisme dan pungutan liar serta melaksanakan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

Untuk mencapai target investasi selama 5 tahun ke depan yang dipatok Rp 3.500 triliun, BKPM menghadapi empat tantangan utama yaitu logistik dan infrastruktur, perizinan usaha, regulasi atau kebijakan dan isu tenaga kerja terkait pengupahan.

Farah berharap dalam implementasi deregulasi kebijakan tersebut proses izin investasi akan lebih cepat, transparan, sederhana, efisien dan terintegrasi. Hasilnya, perekonomian nasional oleh dunia usaha terakselerasi, penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak dan peningkatan ekspor akan dapat dicapai dengan maksimal.

Editor : Eben E. Siadari