BKPM: Pemda Harus Ikut Berperan Cegah PHK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis, mengimbau pemerintah daerah berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja di daerahnya masing-masing untuk mengimbangi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal.

Azhar mengatakan selama ini tenaga kerja tidak terserap karena sulit mencari pekerjaan yang tepat. Sejauh ini pemerintah melalui BKPM sudah mengumumkan investor padat karya dengan serapan tenaga kerja yang dibutuhkannya. Di sinilah, kata dia, peran Pemda dibutuhkan untuk memfasilitasi pekerja untuk bekerja di beberapa sektor yang telah disediakan oleh BKPM.

“Tapi kan kesulitannya SDM daerah tidak sesuai keahliannya dengan industri yang dibangun di daerahnya. Lalu peran Pemda apa? Ya lakukanlah pelatihan, pendidikan apa yang sesuai dengan industri yang dibangun di daerahnya. Misalnya pelatihan menjahit untuk garmen,” kata Azhar di Kantor BKPM Jalan Gatot Subroto no 44 Jakarta Selatan, hari Rabu (7/10).

Dalam kunjungannya ke beberapa daerah, Lubis mengimbau Pemda untuk memacu peningkatan produktifitas tenaga kerja di daerahnya melalui pelatihan.

Jika tenaga kerja itu sudah terampil dan produktif, maka investor bidang padat karya akan lebih tertarik untuk berinvestasi atau membuka cabang di daerah lain.

“Investor pasti mencari informasi, mencari data, bagaimana kualitas tenaga kerja di Indonesia. Jika mereka berminat investasi mereka pasti membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Tapi jika kualitas rendah, bagaimana investasi padat karya bisa terus ditingkatkan? Jadi harus sama-sama aktif. BKPM kawal investor, Pemda kawal tenaga kerjanya.”

Editor : Eben E. Siadari