BKPM Pertanyakan Peran Pemda Terkait Perizinan Investasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengingatkan peran pemerintah daerah untuk mendukung investasi di Indonesia.

Tom, sapaan Thomas, dalam jumpa pers di sela Indonesia Economic Forum 2016, mengatakan hal tersebut perlu kembali ditegaskan lantaran realisasi investasi di Indonesia yang masih belum merata antara kawasan barat dan timur.

"Saya ingin tanya, peran Pemda seperti apa? Sayangnya peran Pemda masih berat di perizinan dan persyaratan sehingga hasilnya duplikatif dengan perizinan pusat, bahkan tumpang tindih," kata Tom di Jakarta, hari Selasa (15/11).

Tom menuturkan, Pemda seharusnya bisa mengambil peran untuk mendukung investasi dengan memfasilitasi dan melayani investor agar lebih cepat merealisasikan investasinya.

Namun, ia mengingatkan agar jangan sampai mengacuhkan hukum adat, tradisi dan budaya setempat.

"Hukum adat penting dan tidak boleh dicemoohkan. Kami ingin perkembangan ekonomi yang tetap menghormati adat, tradisi, dan budaya khas masing-masing. Jangan dipaksa untuk segera beralih," katanya.

Tom menambahkan, terkait hukum adat di sejumlah wilayah, harus ada pendekatan pribadi atau pun sosial yang dilakukan.

"Maka prinsip kemitraan bisa dijadikan jalan tengah. Dan Pemda bisa berperan karena paling dekat dan paling mengerti. Pemda seharusnya bisa lebih berperan di situ daripada duplikasi perizinan pusat sehingga jadi tumpah tindih," katanya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja