BKPM Sambut Positif Peringkat RI Teratas di Top Reformers

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menyambut positif hasil yang dicapai dari deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business, EODB).

Menurut Tom, jerih payah pemerintah Indonesia memperbaiki peringkat kemudahan berusaha  EODB berbuah manis dengan masuknya Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha berdasarkan hasil survei EODB 2017.

“Dari informasi yang saya dapat dari rekan di World Bank, kenaikan 15 peringkat dalam waktu satu tahun adalah lonjakan peringkat terbesar dalam sejarah Ease of Doing Business World Bank,” kata Tom dalam keterangan resmi kepada media, hari Rabu (26/10).

Bank Dunia mengumumkan hasil survei EODB 2017 hari Rabu (26/10) dan merilis Indonesia sebagai Negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi tujuh indikator yaitu starting a business, getting electricity, registering property, getting credit, paying taxes, trading across border dan enforcing contracts.

Peringkat Indonesia mengalami perbaikan sangat signifikan naik 15 peringkat menjadi peringkat 91 dari peringkat sebelumnya di posisi 106. Dalam hasil survei yang menempatkan Indonesia sebagai negara teratas yang memperbaiki tujuh reformasi indikator secara sekaligus.

Sementara Kazakhtan berdampingan dengan Indonesia yang memperbaiki tujuh indikator, sedangkan negara lainnya seperti Persatuan Emirat Arab, Kenya dan Georgia melakukan reformasi di lima indikator, posisi selanjutnya diisi oleh Pakistan, Serbia dan Bahrain yang memperbaiki tiga indikator.

Sebelumnya, pada survei EODB 2015 yang diumumkan pada bulan Oktober 2014, Indonesia berada di peringkat 114 naik delapan peringkat dari posisi 122, kemudian pada survei EODB 2016, Indonesia berada di peringkat 109.

Deregulasi Debirokratisasi

Tom menilai bahwa perhatian Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan yang mengingatkan pentingnya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan mengupayakan kemudahan berusaha yang termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII membuat berbagai pihak yang terlibat bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

“Komitmen untuk memberikan kemudahan tersebut tentu akan diteruskan melalui berbagai deregulasi kebijakan yang dilakukan,” lanjutnya.

Menurut Tom, paket kebijakan ekonomi jilid I - XIII yang bertujuan untuk melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan dan pengurangan biaya.

Selain itu penataan perizinan melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan perizinan melalui sistem elektronik (online) serta penegakan hukum dan kepastian usaha menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kenaikan peringkat tersebut.

“Kini, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan dan membentuk satgas untuk mengimplementasikan paket-paket kebijakan tersebut,” katanya.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menambahkan bahwa Indonesia masuk dalam top reformers karena kerjasama seluruh Kementerian dan Lembaga sehingga berdampak positif pada peningkatan peringkat di tujuh indikator kemudahan berusaha.

Farah mengatakan, untuk perbaikan ke depan, pihaknya mengharapkan Kementerian dan Lembaga dapat lebih meningkatkan koordinasi perbaikan pada seluruh indikator serta bersama-sama menyosialisasikan perbaikan tersebut sehingga dapat mengubah persepsi mengenai Indonesia di dunia internasional.

“Koordinasi lebih erat dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terakit termasuk daerah merupakan faktor yang krusial,” lanjut Farah.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam kegiatan Joint Press Briefing terkait capaian kinerja 2 tahun Jokowi-JK, hari Selasa (25/10) menyampaikan bahwa pengumuman kenaikan peringkat EODB Indonesia akan dilakukan pada hari Rabu (26/10).

Darmin menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid 14 dan meneruskan proses deregulasi kebijakan untuk terus memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Kementerian Koordinator Perekonomian secara khusus membuat website khusus EODB untuk memudahkan berbagai kementerian yang melakukan deregulasi untuk menyampaikan segala informasi terkait perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah.

BKPM terus mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian di antaranya dengan melakukan sosialisasi ke berbagai responden di Jakarta dan Surabaya yang menjadi locus dari survei EODB yang dilakukan oleh World Bank.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja