Blusukan ke Jaktim, Ahok Ingin Normalisasi Kali Cipinang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada hari Rabu (27/4) pagi melakukan blusukan atau inspeksi mendadak ke daerah Jakarta Timur untuk memeriksa langsung kondisi Kanal Banjir Timur.

Hasilnya, dia ingin mempercepat normalisasi Kali Cipinang di Jakarta Timur agar air di kali tersebut tidak meluap saat hujan turun.

"Saya lihat saja, harusnya Jakarta Timur itu nggak boleh banjir. Normalisasi Kali Cipinang, harus dilakukan," kata Basuki di Balai Kota DKI usai blusukan memantau kondisi pintu air dan kali di wilayah Jakarta Timur, hari Rabu (27/4).

Ia mengaku sengaja memeriksa langsung sejumlah kali dan pintu di wilayah Jakarta setelah mendengarkan penjelasan dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur terkait banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan tinjauannya hari ini, warga di sekitar Kali Cipinang menyatakan telah bersedia lahannya dibebaskan untuk pengerjaan normalisasi.

"Warganya mau jual kok. Solusinya memang harus dinormalisasi," kata dia.

Menurut dia, banjir yang terjadi Jakarta Timur serupa dengan kasus Pintu Air Manggarai. Aliran air di Kali Cipinang bersingggungan dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Ketika tinggi muka air (TMA) naik, pintu air yang menuju sungai lama tidak dibuka sehingga air di kali meluap.

Banyak Sampah

Ketika melakukan inspeksi mendadak, Ahok terlihat kesal kala melihat tumpukan sampah di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Padahal, di lokasi itu banyak pekerja harian lepas (PHL) Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur tapi sampah tidak dibersihkan.

Bahkan, Ahok langsung mempertanyakan hal itu. Namun koordinator lapangan PHL Pertamanan, bernama Fitri Simanjuntak (34) mengatakan, sampah di jalan inspeksi kewenangan PPSU dan PHL Kebersihan.

Mendengar hal itu, Ahok langsung marah dan meminta agar PHL Pertamanan membersihkan sampah. Ia mengingatkan, petugas lapangan membersihkan sampah yang ada di depannya, bukan saling lempar tanggung jawab.

"KBT ini ikonnya Jakarta, harus bersih. Walau KBT kewenangan Balai Besar Wilayan Ciliwung Cisadane (BBWSCC) namun harus bersih, tamannya rapi, tidak ada gundukan tanah," kata dia.

Kemudian, ia berpikir agar PHL Pertamanan dan Kebersihan dimasukkan menjadi PPSU.

Menjawab kekesalan Ahok, Fitri Simanjuntak mengatakan, PHL pertamanan tugasnya hanya membersihkan sampah di areal trase kering KBT dan jalur hijau di KBT. Bahkan ada 11 item pekerjaan di KBT. Di antaranya adalah menoping pohon, mengumpulkan sampah, membuang dan sebagainya.

"Tugas PHL hanya di jalur dan antara KBT, ini sesuai kontrak kerja. Kalau ditambah membersihkan jalan inspeksi ya tidak bisa, itukan kewenangan PPSU dan PHL Kebersihan," kata dia.

Di kawasan KBT ada 25 PHL Pertamanan yang dibagi dalam delapan zona kerja. Ia menilai, angka itu sangat minim jika harus menambah beban pekerjaan dengan membersihkan jalan inspeksi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja