BMKG: 23 Titik Panas Terpantau di Sumatera

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan ada 23 titik panas dengan potensi kebakaran lahan dan hutan mencapai 50 persen yang terpantau satelit, tersebar di Pulau Sumatera.

Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sugarin di Pekanbaru, Kamis (14/7), mengatakan, jumlah titik panas menurun dibanding awal pekan ini, yang sempat mencapai 67 titik panas. "Satelit baik Terra maupun Aqua pagi ini, mendeteksi 23 titik panas terpantau berada di wilayah daratan Sumatera. Daerah Jambi dan Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi sama-sama menyumbang titik panas sebanyak enam titik," kata Sugarin.

Disusul dengan Bangka Belitung, terpantau memberi sumbangan lima titik panas. Riau menyumbang empat titik, dan terkahir Bengkulu memberi sumbangan dua titik panas.

Ia memerinci, keempat titik panas yang disumbang Riau, provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning tersebut, berada pada dua kabupaten/kota, yakni Rokan Hilir tiga titik dan Dumai satu titik. Dari jumlah total empat titik panas itu, cuma terdapat satu titik api yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan terutama di daerah berlahan gambut, dengan memiliki tingkat kepercayaan di atas 70 persen.

"Satu titik api tersebut berada di Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Beberapa hari terakhir dalam pekan ini, tercatat Bangko merupakan daerah kosentrasi titik panas dan titik api di Rokan Hilir, sehingga potensi terbakarnya lahan gambut cukup besar di kecamatan itu," Sugarin menegaskan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Edward Sanger, mencatat total sekitar 1.400 hektare luas lahan dan hutan terbakar di daerah tersebut terjadi mulai Januari hingga awal Juli 2016. "Data kami (Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau) menyebutkan, telah terjadi kebakaran lahan dan hutan seluas 1.400 hektare terutama pada lahan gambut sejumlah kabupaten/kota di Riau," dia menjelaskan.

Pemerintah Provinsi Riau memutuskan untuk memperpanjang status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan yang berlaku sejak Juni 2016 hingga 30 November 2016. "Sesuai hasil evaluasi awal pekan lalu, kita sepakat untuk memperpanjang status siaga karlahut," kata Komandan Satuan Tugas (Satgas) Karlahut Riau, Brigjen TNI Nurendi.

Ia menjelaskan, perpanjangan status tersebut sebagai upaya untuk memaksimalkan pencegahan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun di Riau selama 18 tahun terakhir.(Ant)

Editor : Sotyati