BNPB Bantu Anggaran Pemprov Atasi Bencana

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB), Harmensyah mengatakan BNPB akan membantu anggaran provinsi dalam menanggulangai bencana supaya Pemda tidak perlu terlalu banyak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya.

“Jika pemerintah daerah (Pemprov) tidak dibantu BNPB dalam menanggulangi bencana, bisa-bisa collapse karena anggaran untuk penanggulangan bencana menghabiskan 30 persen atau lebih dari dana APBD,” kata Harmensyah saat konferensi pers ‘Penanggulangan Bencana 2014 dan Antisipasi 2015’ di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Dari 11 rencana masif BNPB, belum seluruhnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terlaksana karena terkendala anggaran. Salah satunya sejak 2009 sampai sekarang, diakui Harmen, masih banyak yang belum terlaksana. Bencana yang terjadi 2013 lalu, juga baru dianggarkan dananya di 2014 ini.

“Bencana yang terjadi di 2009 juga masih ada yang belum selesai rehab rekon, karena dananya tidak sekaligus turun,” ujar Harmen.

Sebelumnya, Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi mengatakan telah mengusulkan sebesar Rp 2,8 triliun untuk penanggulangan bencana di tahun 2015. Anggaran tersebut antara lain untuk gempa bumi Sumatera Barat 2009, gempa bumi Yapen Waropen (Papua) 2010, banjir bandang Wasior (Papua Barat), erupsi Gunung Merapi (Jawa Tengah), gempa dan tsunami Mentawai (Sumatera Barat) 2010, gempa bumi Lombok Utara (NTB), gempa bumi Bener Meriah (Aceh) dan Tanah Gayo (Kabupaten Aceh Tengah) pada 2013, banjir bandang di Manado (Sulawesi Utara) dan sekitarnya, erupsi Gunung Kelud (Jawa Timur), erupsi Gunung Sinabung (Sumatera Utara), dan bencana lokal lainnya.

Di 2014 ini, menurut data BNPB, anggaran paling banyak dihabiskan untuk banjir dan tanah longsor. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dampak dari bencana tersebut, BNPB lebih memprioritaskan kepada relokasi permukimannya.

Harmen menegaskan dari anggaran Rp 2,8 triliun yang akan dikeluarkan bertahap, BNPB akan memperjuangkan anggaran sebesar RP 1,6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, yang termasuk di dalamnya membangun permukiman dan merelokasi warga sesegera mungkin, ditargetkan Januari 2015. Pasalnya, jika terlalu lama bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jadi ke depan kita harapkan untuk anggaran ini bisa dipercepat, karena apabila terlalu lama, pemerintah bisa-bisa didemo warga karena dikira membohongi warganya,” tutur Harmen.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja