Tahun 2015 BNPB Usulkan 2,8 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi mengatakan BNPB telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun untuk program mitigasi yang baru terkait upaya penanggulangan bencana tahun 2015.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun sudah menyetujui sehingga program ini akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

“Pada 2014 ini kita telah selesai melaksanakan rancangan nasional penanggulangan bencana, dan telah diterima oleh Bappenas dan akan dimasukkan dalam RPJMN. Program mitigasi ini sudah diusulkan anggaran Rp 2,8 triliun yang akan dikeluarkan melalui beberapa tahap. Pada Januari 2015 kita sudah punya Rp 1,8 triliun,” urai Dody saat konferensi pers ‘Penanggulangan Bencana 2014 dan Antisipasi 2015’ di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Perlu disampaikan juga, lanjut Dody, bahwa anggaran penanggulangan bencana tidak hanya untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial saja, peran penanggulangan bencana akan menjadi lebih luas lagi, salah satunya menyokong pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak dari bencana.

Dari anggaran sebanyak itu, termasuk di dalamnya  untuk ‘Program Desa Tangguh’ yang akan menjadi program kuat bagi pemerintahan ke depan, mengingat ada hampir 32.000 desa yang berada di daerah rawan bencana.

“Program desa tangguh nantinya secara bertahap akan menjadikan desa-desa ini suatu komunitas yang resilient, dan di dalam resilient itu ada suatu manajemen khusus. Program desa tangguh sudah dimulai dua tahun belakangan ini, yang dinilai sangat cocok dengan budaya kita,” urai Harmensyah.

Kemudian dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, BNPB memiliki satu deputi khusus, di mana early warning system adalah salah satu prioritas utama di dalamnya, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kepala BNPB pada rapat kabinet tanggal 17 Desember 2014 lalu, BNPB harus segera memasang alat-alat early warning untuk daeraah yang rawan bencana tanah longsor.

“Ada 20 alat yang sudah disiapkan dan langsung dipasang di beberapa kawasan, 10 di Banjarnegara (alat dari UGM) dan 10 lainnya di Jawa Barat (alat dari BMKG). Di Banjarnegara sampai saat ini baru terpasang dua,” urai Dody.

“Pada Minggu (29/12) kemarin sudah dilakukan pelatihan bersama warga setempat, supaya dengan dipasangnya alat early warning ini, masyarakat bisa merasa memiliki, merawat, mematuhi dan melaksanakan SOP yang ada, karena alat hanyalah satu sub-sistem dari early warning.  Tahun depan dipastikan akan ada lebih banyak alat early warning tanah longsor yang akan dipasang di daerah-daerah rawan di Indonesia,” kata dia menambahkan.

Dia pun membenarkan, biaya untuk penanggulangan bencana termasuk sangat besar dalam skala nasional. Yang membuat besarnya biaya antara lain membangun rumah warga untuk relokasi, makan sehari-hari, biaya sewa rumah mereka selama tahap pembangunan, mengganti lahan pertanian mereka, belum lagi untuk membangun infrastruktur jalan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja