BNPB: Kebakaran Hutan Berpotensi di Sembilan Provinsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana, memantau potensi kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terkait fenomena El Nino yang melanda Indonesia.

"Empat provinsi di Sumatera dan lima provinsi di Kalimantan punya potensi kebakaran hutan dan lahan yang tinggi," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengatakan, dampak El Nino yang diperkirakan terjadi hingga November 2014, membuat potensi kebakaran hutan dan lahan patut diwaspadai.

Sembilan provinsi yang masuk pantauan BNPB, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan di Pulau Sumatera. Sedangkan lima provinsi di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

 "Sembilan provinsi ini menjadi langganan kebakaran hutan, sehingga menjadi prioritas pemantauan," tambahnya.

Berdasarkan data satelit "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA) milik Amerika Serikat, saat ini terdapat empat titik panas di Indonesia.

Sedangkan satelit Modis Terra dan Aqua, mendeteksi sebanyak 54 titik panas dan 37 di antaranya terdapat di Provinsi Riau.

 Untuk mengantisipasi kebakaran hutan, dan lahan di sembilan provinsi tersebut, BNPB menyediakan anggaran Rp 355 miliar pada 2014.

 Anggaran tersebut termasuk untuk menyewa lima helikopter, dan lima pesawat yang disiagakan di sejumlah wilayah rawan.

Tiga dari lima helikopter tersebut yaitu Bolco, Kamov dan Sikorsky dioperasikan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sedang helicopter MI-8 telah ditempatkan di Palembang, Sumatera Selatan dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Sutopo menilai, antisipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan. Sebab, berkaca dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, 99 persen adalah akibat pembakaran yang disengaja.

Antisipasi kebakaran hutan dan lahan tersebut, tambahnya melibatkan sembilan kementerian, termasuk pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.

 "Jika sampai hari ini masih terjadi pembakaran hutan, artinya antisipasi atau pencegahan belum berjalan baik," katanya. (Ant)

Editor : Bayu Probo