Boni Hargens: Politik Dinasti Melawan Prinsip Modernisasi

TANGERANG, SATUHARAPAN.COM - Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan politik dinasti telah melawan prinsip modernisasi yang lebih mengedepankan sistem berbasis kompetensi.

"Politik dinasti tidak tepat dalam konteks modern karena melawan prinsip modernisasi politik," kata Boni Hargens dihubungi, Minggu.

Ia mengatakan, dinasti politik bukan sekedar persoalan penguasaan pucuk kekuasaan oleh suatu kelompok, keluarga, etnik atau suku.

Namun, dinasti politik adalah penguasaan keseluruhan bangunan kekuasaan. Akibatnya, birokrasi pun sedapat mungkin dikuasai oleh kelompok dinasti.

"Dinasti politik menguasai seluruh unsur mulai dari penguasaan seluruh kekuasaan hingga birokrasi sekalipun," ujarnya.

Boni menjelaskan dinasti itu melipun dalam politik parokial serta politik klientilis. Politik parokial yakni konteks politik ditandai dominasi elite dan rapuhnya kesadaran politik masyarakat. 

Sementara politik klientelis yakni konteks patronase dimana rakyat adalah anak buah yang bekerja untuk patron atau elite politik.

"Jadi, dinasti yang terbangun saat ini yakni politik parokial serta politik klientilis. Masyarakat didominasi dan bekerja untuk kepentingan elite politik," katanya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi mengatakan, keberadaan dinasti politik di Indonesia tidak salah jika menguntungkan masyarakat.

Namun, keberadaan dinasti saat ini berdampak citra negatif. Pasalnya, kepemimpinan oleh dinasti itu tidak mendapatkan pengawasan atau kontrol sehingga bisa menimbulkan dampak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sehingga, kesejahteraan masyarakat menjadi terbelakang karena mementingkan urusan kelompok dan keuntungan saja. (Ant)