BPBD Dorong Desa Miliki Rencana Penanggulangan Bencana

GORONTALO, SATUHARAPAN.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terus mendorong desa-desa di daerah itu untuk memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

"Sejauh ini, BPBD sudah memfasilitasi delapan desa dalam penyusunan dokumen RPB," kata Kepala Seksi Pencegahan BPBD Gorontalo Utara, Yayan, di Gorontalo, Senin (8/10).

Ia mengatakan sebanyak 78 di antara 123 desa di daerah itu sebagai desa pesisir.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan daya dukung RPB, meski daerah itu telah memiliki alat deteksi tsunami yang berlokasi di Kecamatan Kwandang.

Ia mengatakan, untuk mendukung kapasitas alat tersebut, harus ditunjang dengan perencanaan sebagai pedoman dalam meminimalisasi dampak bencana yang bisa terjadi kapan saja.

BPBD segera menyusun kelengkapan dokumen RPB serta Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Kontijensi (renkon), yang perlu dimiliki pemerintah daerah.

"Tahun 2019 nanti, kita targetkan pemerintah daerah sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut, maka tidak hanya desa saja yang didorong namun pemerintah daerah pun telah memilikinya, “ kata Yayan.

Upaya meminimalisasi dampak risiko bencana pun, kata ia, dilakukan di sekolah-sekolah melalui kegiatan sosialisasi, dan menggelar simulasi untuk seluruh perangkat sekolah.

Kegiatan itu diintensifkan di seluruh sekolah, seperti yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

BPBD juga, terus melakukan pengembangan desa tangguh bencana, yang merupakan program lanjutan sejak 2016, di antaranya telah dilaksanakan di Desa Mokonouw, Kecamatan Monano, dan Desa Hutokalo, Kecamatan Sumalata.

Pesertanya berasal dari Kelompok Kerja Desa Tangguh Bencana (Pokja Destana) yaitu aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat.

"Kita berupaya mewujudkan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan,” katanya.

Kegiatan utamanya, katanya, penyebaran informasi peta risiko dan jalur evakusi, pemutakhiran dokumen perencanaan penanggulangan bencana, internalisasi dokumen RPB dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, serta evaluasi dan rencana keberlanjutan program.

Disamping itu, kata dia, juga terus menggelar sosialisasi RPB kepada masyarakat serta menyusun rencana keberlanjutan usaha bagi para pelaku UMKM. (Antaranews.com)

Editor : Sotyati