BPK Diminta DPR Audit Keuangan KPU

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengatakan selain melaporkan adanya indikasi kerugian negara atas program Bina Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihaknya juga diminta jajaran pemimpin DPR RI untuk melakukan audit keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).‎

"Permintaan audit atas KPU. Bunyi surat yang sampai kepada kami adalah permintaan audit yang sudah kami lakukan," ujar Harry usai bertemu dengan jajaran pemimpin DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut dia, pihaknya sudah menyampaikan laporan audit keuangan KPU sepanjang tahun 2014. Laporan yang disampaikan itu adalah laporan keuangan pusat, termasuk lembaga KPU.

Harry juga mengatakan pihaknya telah melakukan audit kinerja KPU. Namun hal itu belum diminta oleh pihak DPR. Pihaknya akan melakukan ringkasan terkait laporan audit kinerja pada Jumat, 29 Mei 2015 besok dalam rapat teknis antara Komisi II dan Komisi III DPR serta Anggota I BPK.

Nantinya BPK akan mendengarkan pihak DPR terkait jenis audit apa yang diinginkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang diikuti 269 daerah pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

"Untuk itu tadi keputusannya besok sore akan dilakukan pertemuan teknis antara Komisi II dan Komisi III dengann anggota kami, anggota I BPK, dalam bentuk rapat konsultasi untuk ketahui apa sesungguhnya dan jenis audit apa yang diharapkan," tutur Harry.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja