BPKAD Beberkan Rahasia APBD 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kendati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI kembali menggunakan pagu anggaran 2014, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan pihak Pemprov tak kelabakan melakukan penyesuaian anggaran.

Heru pun memaparkan sedari dulu Pemprov telah mempersiapkan antisipasi jika APBD 2015 ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

“Saya buka rahasia ini sekarang. Dari bulan November saya sebenarnya sudah antisipasi hal terburuk. Dari anggaran Rp 73 triliun (yang disiapkan untuk APBD 2015, Red) ke Rp 72 triliun (besaran anggaran APBD 2014, Red) saya sudah menyiapkan slot untuk dikurangi yakni anggaran untuk pembelian lahan di beberapa dinas, di antaranya Dinas Pertamanan, Dinas PU, dan Dinas Kebersihan,” ujar Heru saat ditemui di Lantai 9, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Slot yang disiapkan oleh pihak Pemprov itu dinilai tidak akan menyulitkan ketika mereka menyesuaikan dengan pagu anggaran tahun lalu karena yang dikurangi bukan 'printilan-printilan' dana.

“Kan kalau di dinas taman ada nilai Rp 1,8 triliun anggaran, misalnya nggak bisa saya kurangin langsung Rp 1 triliun, nanti sisanya tinggal 800 miliar dong? Berarti tanah (slot yang disiapkan, Red) itu saya ambil misalnya Rp 500 miliar. Berarti kan masih kurang Rp 500 miliar, saya nggak mungkin ambil yang perbaikan jalan, bikin jembatan, terlalu riskan itu.

Di dinas PU yang saya ambil lagi anggaran belanja lahan. Sudah selesai,” ujar Heru.

Jika pengurangan nilai anggaran belum memenuhi target anggaran seperti yang ditetapkan dalam APBD 2014 senilai Rp 72,9 triliun, Heru mengatakan akan menguranginya dari Dinas Perikanan dan Kelautan serta dari anggaran BPKAD.

“Masih ada lagi kita antisipasi emergency pos yang kita taruh di sana, letaknya di Dinas Perikanan dan Kelautan. Satu lagi di posisi saya (BPKAD, Red). Posisi saya bisa Rp 300-400 miliar yang kira-kira saya hilangkan,” Heru memaparkan.

Dasar antisipasi ini menurut Heru dilakukan bukan karena ia menginginkan diterbitkan Pergub dari awal, namun karena KUA-PPAS belum dibahas sejak Juni 2014.

“Baru dibahas kelengkapan bulan November. Tapi harapan saya terakhir sih tetap DKI pakai Perda. Saya kan penyelenggara kegiatan, bukan berarti saya inginkan Pergub. Beda loh. Ini supaya unit bisa jalan lancar, DPRD bisa ngawasi dengan baik, kalau terjadi sesuatu kita nggak ngerusuhin unit,” Heru menjelaskan.

Dengan antisipasi ini, sebenarnya Pemprov pun tak masalah jika anggaran dalam APBD 2015 yang ditargetkan sebesar Rp 73,08 triliun berkurang, bahkan berkurang hingga Rp 2,5 triliun.

“Saya dan Bappeda sudah merancang itu. Jadi itu sebenarnya mengurangi sampai Rp 2 triliun masih bisa, Rp 2,5 triliun juga masih bisa,” Heru menegaskan.

Editor : Bayu Probo