Budiman Sudjatmiko: Koalisi PDIP Bukan Soal Bagi Kursi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Budiman Sudjatmiko menyebutkan agenda koalisi partai lain dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengusung Joko Widodo sebagai calon Presiden mereka tidak membahas pembagian kursi.

“Kami tidak mau berbicara koalisi. Kami bicara soal kesepakatan membawa Indonesia lebih baik. Bahkan kepada Nasdem dan PKB yang sudah resmi terlibat dalam pertemuan. Kami tidak berbicara soal kepastian atau jaminan kursi Wakil Presiden atau  Menteri. Sejak awal Pak Jokowi mengatakan koalisi pertama-tama bukan berbagi kekuasaan tetapi berbagi ide. Kebetulan kami sepakat beberapa isu, seperti nasionalisme, pluralisme. Kepada kedua partai itu kami bersepakat. Ketika berbagi ide itu sudah, satu hari pun kami belum berbicara soal kursi Wakil Presiden,” kata politikus PDIP dalam acara talk show di event Marketing Week di Jakarta pada Minggu (11/5).

Budiman Sudjatmiko menyebutkan kedekatan PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukanlah hal baru. “Dari tahun ‘60-an, Nahdliyin dengan Marhaen itu dekat. Pertemuan PDIP dan PKB bukan pertemuan mendadak tetapi pertemuan yang jauh ke belakang. Pertemuan PDIP dengan PKB itu natural.”

Sementara Nasdem walau sebagian partai Golkar dinilainya dalam pelbagai isu strategis bertemu dengan PDIP. Seperti dalam hal konstitusi, pluralisme, dan patriotisme. “Koalisi PDI P, Nasdem, PKB itu bukan avonturir tetapi diintrodusir lama.”

Dia menilai koalisi PDIP, PKB, dan Nasdem merupakan sesuatu yang jelas nilainya.

Menghindari Pemerintahan Gado-gado

Budiman Sudjatmiko menilai pemerintahan yang terlampau beragam justru membuat kinerja pemerintahan menjadi tidak optimal.

Dia mencontohkan kemenangan Partai Demokrat pada 2009 yang justru tidak dapat mengoptimalkan pemerintahan SBY. “Salah satu sebab utama tidak optimalnya karena pemerintahan yang dibentuk SBY adalah pemerintahan gado-gado yang lebih beragam daripada rujak cingur. Keragamannya jauh lebih banyak, lebih kompleks. Terlalu banyak orang dan ide berbeda-beda. Akhirnya target yang harus dicapai lebih cepat, optimalisasi yang harusnya bisa ditingkatkan, menjadi terhalang. Bahkan untuk mencapai apa yang diinginkannya menjadi tidak optimal.”

Budiman Sudjatmiko mengibaratkan pemerintahan SBY seperti kendaraan yang terlampau banyak menanggung beban. Karena kapasitas penumpang untuk kendaraan itu harusnya 20, maka kelebihannya ada yang ditaruh di atap mobil, disuruh berdiri di dalam mobil, atau duduk di pintu.

“Kendaraan seperti ini tidak punya flesibilitas dan kemampuan manuver ketika berbelok. Karena ada penumpang di atas atapnya,” kata Budiman Sudjatmiko.

Editor : Bayu Probo