Bupati Pulau Seribu Keluhkan 11 Kapal Dishubtrans Tak Jalan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto mengeluhkan kurangnya armada kapal yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di Jakarta dan sekitarnya menuju Kepulauan Seribu. Jumlah kapal yang ada saat ini masih sangat minim mengakomodasi puluhan ribu wisatawan yang datang saat musim libur.

Kapal-kapal ojek milik swasta serta pribadi yang berlayar saat ini dirasa belum cukup sehingga sering menampung jumlah penumpang dengan kapasitas melebihi batas. Padahal, menurut Tri, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI memiliki 12 kapal yang bisa difungsikan. Namun sayangnya, 11 dari 12 kapal tersebut tak pernah beroperasi.

“Sudah sejak lama 11 kapal itu nggak beroperasi. Yang beroperasi cuma satu. Saya sudah bilang ke Dishubtrans tapi tetap nggak dijalankan juga. Sudah dari dulu,” kata Tri saat ditemui di Balai Kota DKI, Jumat (19/6).

Senada dengan Tri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga merasa jengah dengan pihak Dishubtrans. Menurut laporan, 11 kapal tersebut tengah di-docking (dilakukan perbaikan terhadap kebocoran). Namun, Ahok bingung mengapa 11 kapal di-docking secara bersamaan.

“Udah lah nggak usah ngomongin dishub lagi. Saya juga tanya kenapa doking-nya bareng. Dishubtrans nggak mau diatur. Sengaja supaya saya sewa kali. Sudah capek saya. Kita akan ambil alih, kita lagi cari cara semua kapal diatur PT Transjakarta, kita lagi cari celah hukumnya,” ujar Ahok yang nampak kesal.

Jika dikelola PT Trans Jakarta, kapal-kapal tersebut akan menggunakan sistem pembayaran rupiah per mil. Pembayaran ini dinilai efektif agar awak kapal tak bermain curang mengangkut penumpang dengan kapasitas berlebihan. Direktur Utama PT Trans Jakarta Antonius Steve Kosasih membenarkan kapal-kapal angkutan ke Pulau Seribu akan dikelola oleh BUMD tersebut.

“ Angkutan Pulau Seribu yang saat ini dikelola oleh Pemprov DKI akan dikelolakan oleh PT Transportasi Jakarta. Kami akan ajukan dalam RUPS-LB mengenai perizinan dan studi kelayakannya,” ujar Kosasih saat dihubungi satuharapan.com melalui pesan singkat.

RUPS-LB rencananya digelar sebelum Hari Raya Idul Fitri 17 Juli mendatang. 

Editor : Bayu Probo