Bupati Pulau Seribu Tak Elak Perampingan Struktur Pemerintahan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Perampingan struktur pemerintahan Kepulauan Seribu yang telah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ditanggapi Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto.

Tri tak mengelak struktur Kepulauan Seribu memang perlu dirampingkan mengingat rasio penduduk yang cukup kecil tak sebanding dengan struktur pemerintahannya yang sangat gemuk.

"Kalau dari rasio per penduduk kesannya iya perlu dirampingkan karena penduduk cuma 25 ribuan. Tapi kalau dari segi luasan ini kan Kepulauan Seribu bisa sampai 11 kali Jakarta luasannya," ujar Tri kepada satuharapan.com seusai menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Wilayah administrasi yang begitu luas membuat Tri khawatir perampingan justru akan membuat kinerja kurang efektif. Misalnya, penggabungan dua pulau menjadi satu desa atau satu kecamatan akan cukup menyulitkan masyarakat karena jarak yang ditempuh terlampau jauh.

"Tahun ini saya mulai membagi per pulau kira-kira anggaranya total berapa. Dikejar nanti gimana pembangunannya. Nah langkah  perampingan bisa dilihat dari hasil evaluasi pembangunan itu," kata Tri.

Namun demikian, perampingan tak akan akan dilakukan dalam waktu dekat. Proses ini akan berjalan seiring evaluasi yang dikaji oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.

Penggodogan yang matang terhadap proses ini juga dilakukan agar pemerintah tak salah sasaran melakukan perampingan struktur pemerintahan Kepulauan Seribu.

Evaluasi juga dilihat dari penyerapan anggaran masing-masing suku dinas. Bila suku dinas tak dapat menyerap anggaran dengan optimal, secara otomatis ia akan terancam terdampak perampingan.

Editor : Bayu Probo