Buruh Minta Pemerintah Lindungi Pekerja Lokal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari derasnya tenaga kerja asing, secara khusus dari Tiongkok masuk ke Indonesia menjadi lebih mudah.

“Aksi 1 September kita memang salah satu yang akan kita angkat adalah meminta pemerintah untuk melindungi pekerja lokal. Dengan derasnya tenaga kerja asing, khusus dari Tiongkok masuk ke Indonesia menjadi lebih mudah,” kata Said Iqbal di Gedung Joang 45, Jakarta, pada hari Senin (31/8).

Said Iqbal menyayangkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tanaga kerja asing sebagai persyaratan yang diatur dalam Permenaker nomor 12 tahun 2003 direvisi dengan Permenaker nomor 16 tahun 2015 yang menghilangkan wajib berbahasa Indonesia.

“Padahal kewajiban berbahasa Indonesia itu, waktu itu dilakukan untuk mencegah atau cara kita pemerintah Indonesia agar tidak masuk tenaga kerja asing begitu deras,” katanya.

Selanjutnya, Said Iqbal juga menyayangkan masuknya pekerja unskilled (tenaga buruh bukan ahli) di sejumlah daerah Indonesia. Menurut dia, keberadaan pekerja unskilled itu akan mengacam tenaga kerja Indonesia, yang diperparah dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan tenaga kerja lokal.

“Terutama pekerja unskilled sekarang di mana-mana, di Papua, di Pandeglang Banten, dan di Batam. Itu pekerja unskilled dari asing sudah mulai masuk. Ini mengancam tenaga kerja Indonesia. Padahal dalam kondisi rupiah yang sekarang melemah, tenaga kerja lokal sudah terancam ter-PHK, catatan kami hampir 100.000 orang,” katanya.

“Dan diperparah lagi dengan masuknya asing tersebut menutup peluang tenaga kerja lokal, padahal tenaga kerja lokal daya belinya sudah ambruk dengan kenaikan harga BBM,” kata Said Iqbal menambahkan.

Oleh karena itu, kata Said Iqbal, kita menuntut dalam aksi besok, satu, turunkan harga BBM dan harga barang. Dua, stop mudahnya masuk tenaga kerja asing, tiga, lindungi buruh indonesia dari ancaman PHK akibat melemahnya rupiah terhadap dolar, yang keempat, jaga tingkat konsumsi masyarakat dan buruh melalui kenaikan upah yang layak.

“Yang kelima, jaminan pensiun harus memadai, yang keenam jaminan kesehatan, dan yang ketujuh perlindungan buruh terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), jangan lagi buruh dibunuh karena K3 lemah,” katanya.

Direncanakan besok 1 September 2015 ribuan buruh akan berunjuk rasa serempak, yang dilakukan di 20 provinsi antara lain di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur, Aceh, Medan Sumatera Utara, Batam Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Manado Sulawesi Utara. “Di luar Jakarta aksinya dipusatkan di Kantor Gubernur,” kata Said Iqbal.

“Sementara itu, khusus untuk aksi sejabodetabek titik kumpul aksi di Patung Kuda, lalu long march ke Istana Negara dan siang harinya aksi di lanjutkan dipecah ke Kemenkes dan Kemenaker,” kata Presiden KSPI itu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja