Caketum Golkar Dilarang Bertemu Pemilik Suara

Calon Ketua Umum Partai Golkar Aziz Syamsyuddin (kedua kanan) bersama Politisi Partai Golkar Khalid Zabidi (kanan), Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia (kiri) dan Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kedua kiri) menjadi pembicara dalam diskusi bertema Jalan Panjang Rekonsiliasi Partai Golkar di Jakarta, Minggu (8/5). Dalam diskusi tersebut dibahas pertahanan Golkar terkait konflik internal mereka, rencana teknis rekonsiliasi, peta pertarungan para calon ketua umum, arah politik partai di tangan ketua umum baru dan hubungan dengan partai-partai pemerintah saat ini. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Kandidat ketua umum Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo (kiri) didampingi Ustaz Maulana berbincang saat mendaftar Bakal Calon Ketua Umum Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (4/5). Gubernur Sulawesi Selatan resmi mendaftar dalam bursa kandidat Ketua Umum Golkar periode 2016-2019, bersaing dengan Setya Novanto, Ade Komarudin, dan Priyo Budi Santoso. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan tim sukses saat menyerahkan berkas persyaratan Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (4/5). Airlangga Hartarto mendaftar dalam bursa kandidat Ketua Umum Golkar periode 2016-2019, bersaing dengan Setya Novanto, Ade Komarudin, Syahrul Yasin Limpo, dan Priyo Budi Santoso. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

MEDAN, SATUHARAPAN.COM - Seluruh calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) dilarang untuk bertemu dan berinteraksi dengan kader atau pengurus yang memiliki hak suara dalam musyawarah nasional luar biasa (Musnalub) yang akan digelar pada pertengahan bulan Mei mendatang di Bali.

Dalam pembukaan kampanye Zona I Pulau Sumatera di Medan, hari Minggu (8/5) malam, Ketua Sterring Comitte (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, larangan itu dimaksudkan untuk menghindari terjadi praktik politik uang. Larangan untuk bertemu dengan pengurus yang menjadi pemilik suara dalam Munaslub Partai Golkar itu sudah diberlakukan sejak tanggal 7 Mei 2016 lalu.

"Kalau itu terjadi, komite tidak segan-segan memberikan sanksi," kata Nurdin Halid.

Selain melarang bertemu antara calon ketua umum dengan pemilik suara, pihak panitia penyelenggara Musnalub juga mengingatkan kepada seluruh kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif, dengan tidak mengeluarkan komentar negatif terkait sumbangan Rp1 miliar dari setiap calon ketua umum untuk mensukseskan Munaslub Partai Golkar.

"Rp 1 miliar bukan berarti apa-apa, itu `pagar demokrasi` agar para calon tidak melakukan `money politic`. Jangan memutar balik berita," ujar Nurdin.

Nurdin Halid mengingatkan kembali poin ketiga dalam Ikrar Panca Bakti yakni fungsi Partai Golkar sebagai pemersatu bangsa sehingga harus mampu mengedepankan persatuan dengan penuh kekeluargaan. Karena itu, pihaknya menyiapkan tahapan Munaslub tersebut, termasuk kampanye yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana positif antara seluruh calon ketua umum dengan pemilik suara.

"(Kampanye) itu terobosan demokrasi dalam Partai Golkar," katanya di hadapan pengurus 154 kabupaten/kota dan 10 provinsi di Pulau Sumatera. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari