Calon Kepala BIN, PKB Minta Pegiat HAM Jangan Asal Tuduh

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas kasus pembunuhan Munir Said Thalib pada 2004. Sejumlah bukti menunjukkan Munir meninggal akibat aksi intelijen BIN. Saat itu As'ad tengah menjabat sebagai Wakil Ketua BIN.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan As’ad bukan pelanggar HAM. Ia mengaku sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan dinyatakan tidak ada dokumen yang menyatakan As’ad terlibat pelanggaran HAM.

“As'ad Said Ali bukan pelanggar HAM, saya sudah tanya ke beberapa Komisioner Komnas HAM dan dinyatakan tidak ada dokumen apa pun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As'ad terlibat dalam pelanggaran HAM,” ucap Lukman kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Selasa (24/2).

Dia mengira tuduhan yang dilayangkan kepada As'ad sangat subjektif, hanya berdasar pada kebencian pribadi. Karena itu, Lukman berharap para pegiat HAM tidak melakukan kriminalisasi pada As’ad.

“Pak As'ad itu Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), organisasi keagamaan terbesar di negeri ini, bahkan di dunia. Beliau sangat dihormati di lingkungan NU dan pesantren,“ ujar sosok yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

“Sebagai Wakil Ketua Umum PBNU beliau sangat perhatian dan aktif terhadap pendidikan kaderisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada anak anak muda NU,” dia menambahkan.

Lukman berpandangan, bila ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi Kepala BIN untuk mengkriminalisasi As’ad, akan menyinggung dan menimbulkan reaksi banyak kalangan. “Soal posisi Kepala BIN, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dengan objektif,” ujar dia.

Politisi PKB itu pun meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan segala aspek untuk kepentingan bangsa. Sebab, menurut dia, Indonesia butuh suasana kondusif, tidak gaduh, sehingga program Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla bisa terwujud.

“Kepala BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu Presiden menciptakan suasana kondusif itu,” kata Lukman.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijtno mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk mengisi Kepala BIN dan belum mengetahui kapan akan diumumkan.

Empat nama disebut-sebut bakal menempati jabatan itu, yakni mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As`ad Said Ali, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma.

Editor : Sotyati