Brasil Permalukan Indonesia dan Hukum Internasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang membatalkan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brasil secara sepihak telah mempermalukan Indonesia dan hukum internasional. Menurut dia, protes Indonesia dalam bentuk penarikan Duta Besar (Dubes) pun hal yang sangat wajar.

"Sikap tegas indonesia (menarik Dubes) terhadap Brasil sudah cukup fair. Itu adalah bentuk protes minimum," ujar Hanafi dalam pesan singkat yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Selasa (24/2).

Dia mengungkapkan Pemerintah Indonesia harus segera mendesak Presiden Rousseff memperbaiki sikapnya. Terutama karena telah membatalkan prosesi penerimaan credentials (surat kepercayaan) pada saat proses protokoler sudah berjalan. "Untuk sementara ini Indonesia juga bisa memberitahukan terlebih dahulu kepada Brasil untuk menunda penerimaan credentials Dubes barunya (Indonesia), tanpa harus mempermalukannya," ujar politikus PAN itu.

Hanafi juga menilai Brasil melecehkan hukum internasional tentang Hubungan Diplomatik. Rosseuf dinilai telah memperlakukan utusan negara Indonesia dengan sikap yang tidak seragam dengan utusan negara lain.

Lecehkan Hukum Internasional

Wakil Ketua Komisi I itu juga menilai penarikan Dubes Indonesia adalah bentuk protes minimum setelah insiden penolakan. Namun, Pemerintah Indonesia tidak boleh hanya berhenti di nota protes dan penarikan Dubes saja.

"Kita tetap harus meminta Dilma Roussef memperbaiki sikapnya terhadap Indonesia. Karena yang dia lakukan termasuk pelecehan terhadap hukum internasional 'Konvensi Wina pada Hubungan Diplomatik'," kata dia.

Dalam Pasal 18 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ditegaskan perlakuan negara penerima utusan diplomatik haruslah sama. Ditambah lagi, Duta Besar adalah utusan tertinggi negara yang menerima tugas langsung dari Presiden.

Hanafi mengungkapkan kasus penarikan Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto merupakan bentuk protes kepada aksi Presiden Rousseff yang menolak surat kepercayaan (credentials) dari Toto. Presiden Rousseff beralasan, Indonesia harus menjelaskan status hubungan dengan Brasil karena menolak untuk membatalkan eksekusi mati warga negaranya yang terpidana kasus narkoba.

"Soal eksekusi bandar narkoba, kita tidak sedang menyakiti negara mana pun. Kita sedang menyelamatkan generasi yang bisa rusak karena narkoba. Brasil sebagai salah satu negara korban industri narkoba terbesar dunia pasti memahami hal ini," kata dia.

Tolak Brasil

Oleh karena itu, Hanafi menyarankan Indonesia menolak Dubes Brasil jika Presiden Rousseff tidak memperbaiki sikapnya yang telah melecehkan Indonesia.

"Menunda penerimaan credentials (surat kepercayaan) Dubes barunya (Brasil), tanpa harus mempermalukannya. Beritahukan dahulu kepada Brasil," ujar politikus PAN itu.

Indonesia juga dapat bersikap tegas kepada Australia, bila Negeri Kanguru itu mengeluarkan aksi keras. Salah satunya dengan menghentikan impor sapi dari Australia.

"Kita juga bisa menolak seluruh hasil ekspor ternak mereka ke Indonesia," tutur Hanafi.

"Sebaiknya Abbott (PM Tony Abbott) minta maaf kepada publik soal mengungkit-ungkit bantuan tsunami itu. Karena yang dilakukan Abbott bertentangan dengan norma Asia (membantu tanpa pamrih)," kata dia.

Editor : Sotyati