Calon Ketum Kadin Harus Tandatangani Pakta Integritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan calon ketum Kadin harus menandatangani pakta integritas guna mengedepankan asas transparansi dan fairness di dalam pemilihan ketum Kadin masa bakti 2015-2020.

“Maka salah satu hal yang sangat penting di dalam proses ini adalah penandatanganan pakta integritas yang harus ditandatangani, tidak saja oleh calon ketua umum, - dalam hal ini ada dua - tetapi juga oleh para pemegang hak pilih, hak suara untuk memilih calon ketua umum yang ada sekitar 130 suara,” kata Suryo Bambang Sulisto dalam konferensi pers di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, hari Selasa (17/11).

“Nah (pakta integritas) ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Kadin, sebelum-sebelumnya sudah pernah tetapi hanya calon ketua umum yang menandatangani, kali ini kita akan menuntut para pemilih yang memiliki hak suara untuk juga menandatangani pakta (integritas) ini,” kata dia menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemilihan ketua umum Kadin Indonesia direncanakan akan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional Kadin ke VII, pada tanggal 22-24 November 2015 di Bandung.

Maju sebagai kandidat, wakil ketua umum Kadin Indonesia bidang Perbankan dan Finansial, Rosan Perkasa Roeslani dan mantan menteri perdagangan, Rachmat Gobel yang masing-masing mencalonkan diri sebagai ketum Kadin Indonesia.

“Berbeda dengan Munas-munas sebelumnya, kali ini kita ingin mengedepankan asas transparansi, asas fairness, sehingga sistem dan mekanisme yang akan dipakai di dalam hal proses pemilihan itu kita laksanakan dengan cara-cara yang betul-betul transparan,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa SBS itu menjelaskan tujuan penandatangan pakta integritas untuk menghindari praktek transaksional dalam proses pemilihan ketum Kadin yang baru.

“Tujuan apa? Tujuannya Kadin sebagai lembaga yang mewakili dunia usaha ingin mempelopori suatu tradisi baru, kebiasan baru di mana kita tidak mendukung, kita melarang praktek-praktek transaksional yang tidak terpuji dalam proses pemilihan ketua umum organisasi,” kata dia.

“Jadi mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh organisasi-organisasi lain, tapi kita akan menuntut adanya kesepakatan ini,” kata SBS menegaskan.

Editor : Bayu Probo