Capim Sujanarko Masalahkan Independensi KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, mengatakan selama ini lembaga antirasuah tidak bekerja secara independen, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Poin krusial keberadaan KPK adalah penerjemahan independensi organisasi. Penentuan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan status KPK sebagai subjek audit Badan Pemeriksa Keuangan, tidak sesuai dengan kebijakan. Itu perlu diluruskan," ucap Sujanarko saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Senin (14/12).

Lebih lanjut, sosok yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK itu pun mengungkapkan sejumlah ketidakefektifan dan rencana perbaikan kinerja KPK lainnya.

Sujanarko menganggap KPK sepatutnya tidak hanya menjerat pegawai negeri dan penyelenggara negara, tapi juga pihak swasta. Menurut dia, pihak swasta juga memainkan peran dalam patgulipat uang negara. "Swasta memberikan supply dan kapasitas mereka lebih dari pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujarnya.

Menurut dia, ke depan KPK harus berkonsolidasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menganalisis modus operandi penyalahgunaan uang negara.

Jika konsolidasi itu efektif, dia memprediksi, KPK tidak akan bertugas sebagai 'pemadam kebakaran' karena penindakan tidak melulu bergantung pada pengaduan masyarakat.

Pendidikan Perlu Kerja Sama

Terakhir, Sujanarko memberikan saran terkait dengan kinerja KPK di sektor pendidikan. Dia menyatakan, KPK tidak memiliki sumber daya yang memadai pada bidang ini.

"Hanya ada 50 pegawai. Itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia," katanya.

Menyikapi kekurangan tersebut, Sujanarko berkata, KPK perlu menjalin kerja sama dengan komunitas atau kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada akhir pemaparan visi dan misinya, Sujanarko mengatakan, KPK tidak boleh menguasai seluruh panggung pemberantasan korupsi. Menurutnya, itu akan memancing kecemburuan lembaga lain.

"Akan ada banyak musuh karena KPK dianggap satu-satunya lembaga yang mampu memberantas korupsi," tutur Sujanarko.

Editor : Eben E. Siadari