Capres Afghanistan Setuju Pemerintahan Persatuan

KABUL, SATUHARAPAN.COM - Dua calon presiden Afghanistan yang berseteru Jumat (8/8) menandatangani persetujuan yang menegaskan mereka akan membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah audit suara rampung untuk memutuskan pemenang pemilihan yang diduga berlangsung curang.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, yang mengunjungi Kabul berusaha memediasi solusi atas kebuntuan pemilihan negara itu, menyambut baik persetujuan tersebut sebagai langkah maju membawa Afghanistan keluar dari krisis politik.

Ancaman terjadi kekacauan antaretnis telah merebak sejak Abdullah Abdullah menolak menerima penghitungan suara awal bahwa Ashraf Ghani unggul, dengan menyatakan bahwa pemilihan 15 Juni telah dicuri secara masif.

"Hari ini saya sendiri, tim kami, dan Dr Ghani dan timnya telah mengambil langkah maju demi kepentingan persatuan nasional di negara ini...dan juga membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Afghanistan," kata Abdullah.

Tetapi dua calon itu telah berulang-ulang bentrok selama beberapa pekan terakhir atas audit dan naskah rencana pembagian kekuasaan, dan perhatian akan fokus pada apakah semua pendukung mereka menerima persetujuan itu.

"Kami saling percaya satu sama lain," kata Ghani. "Kami akan bekerja satu sama lain memenuhi tugas nasional ini dan kewajiban bagi setiap warga Afghanistan. 

"Kami menegaskan bahwa kami akan membentuk satu pemerintahan persatuan nasional...Apa yang mempersatukan kami jauh lebih besar daripada apa yang membedakan kami selama kampanye.

"Dia dan saya telah mencapai satu persetujuan dan menandatangani komunike bagi kerja sama di masa depan." (AFP)