Cegah Gangguan Pemilu 2024, Polri Bentuk Satuan Tugas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya gangguan politik bernuansa kebencian berbasis identitas pada pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Polri menggandeng KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan partai politik (parpol) dalam satgas itu.

"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi, Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (14/6).

"Untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan," katanya.

Dedi mengatakan, pihaknya juga akan membentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan keberagaman agama maupun ras.

"Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan," katanya.

Dedi mengatakan, pihaknya juga akan mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu guna memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif.

"Penegakkan hukum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," katanya.

Sebelumnya, Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata. "Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran," kata Dedi.

Polri akan bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah (pemda) dalam pengamanan ini. Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022. "Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait, TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, Pemda, dan lain-lain," katanya.

Editor : Sabar Subekti