Cegah Masalah Sosial, Jangan Hanya Andalkan Kemensos

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera menyiapkan berbagai program tambahan guna mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sebab menurut dia, kemungkinan tersebut kian terbuka setelah pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan gas.

“Pemerintah diminta segera menyiapkan berbagai program tambahan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah PMKS di Indonesia yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan gas,” kata Saleh lewat Blackberry Messenger kepada satuharapan.com, di Jakarta, Sabtu (4/4).

Dia berpendapat, kedua komoditas itu diyakini akan menimbulkan efek domino dalam kehidupan sosial, terutama bagi masyarakat miskin yang tersebar di seluruh tanah air. "BBM dan gas merupakan kebutuhan pokok yang pengelolaannya ditangani langsung oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab agar kebijakan menaikkan harga kedua bahan pokok tersebut tidak menimbulkan masalah sosial,” ujar politis PAN itu.

Sejauh ini, Saleh melihat pemerintah masih mengandalkan program-program pemberdayaan sosial, perlindungan, dan jaminan sosial di Kementerian Sosial yang dikhawatirkan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat. Pasalnya, menurut dia, dampak kenaikan BBM, gas, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, tidak seimbang dengan masalah sosial yang ditimbulkannya.

Sementara, dia melanjutkan, program-program Kementerian Sosial yang ada hanya meneruskan program tahun sebelumnya, kalau pun ada penambahan, diyakini masih kurang.

"Program PKH (program keluarga harapan) dan PSKS (program simpanan keluarga sejahtera) mungkin bisa diandalkan. Tetapi, kedua program itu kan sudah ada sasarannya. Jika ada tambahan target sasaran, anggaran yang ada dipastikan tidak mencukupi. Begitu juga dengan program KUBe, RTLH, sarling, dan lain-lain," ucap dia.

Mengantisipasi hal itu, kata Saleh, pemerintah semestinya mengeluarkan program lain yang bisa langsung menyentuh masyarakat, tapi tidak harus melalui Kementerian Sosial. Menurut dia, program-program tersebut bisa dititipkan di kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Masing-masing kementerian itu punya anggaran bantuan sosial. Tinggal merumuskan program alternatif yang bisa menyentuh simpul-simpul masyarakat miskin,” ujar dia.

“Dengan begitu, stabilitas sosial dan kesenjangan sosial dapat dihindari,” Saleh menambahkan.

Editor : Bayu Probo