China Akan Balas Jika AS Ganggu Kepentingannya di Hong Kong

BEIJING, SATUHARAPAN.COM-China memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan balasan jika Amerika Serikat bersikeras merusak kepentingannya mengenai Hong Kong, hari Senin (25/5). Pernyataan itu mengikuti komentar terbaru dari Washington tentang kemungkinan sanksi jika China memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk kota tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, mengatakan kepada wartawan dalam sebuah briefing bahwa Amerika Serikat berusaha untuk membahayakan keamanan nasional China. Dia mengatakan Beijing telah menyampaikan pernyataan tegas kepada Washington mengenai komentar Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O'Brien, bahwa undang-undang keamanan untuk Hong Kong dapat menyebabkan sanksi AS.

Mengambil Alih Hong Kong

Sebelumnya O’Brien mengatakan bahwa undang-undang keamanan nasional China untuk Hong Kong dapat mengarah pada sanksi AS, dan mengancam status kota itu sebagai pusat keuangan. "Sepertinya, dengan undang-undang keamanan nasional ini, mereka pada dasarnya akan mengambil alih Hong Kong," kata O'Brien di NBC, hari Minggu (24/5).

"Dan jika mereka melakukannya ... Menteri Luar Negeri (Mike) Pompeo kemungkinan tidak akan dapat menyatakan bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dan jika itu terjadi akan ada sanksi yang akan dijatuhkan pada Hong Kong dan China," katanya.

Pejabat pemerintah AS mengatakan undang-undang itu akan mengakhiri otonomi kota yang dikuasai China dan akan berdampak buruk bagi ekonomi Hong Kong dan China. Mereka mengatakan itu dapat membahayakan status khusus wilayah itu dalam hukum AS, yang telah membantunya mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan global.

"Sulit untuk melihat bagaimana Hong Kong bisa tetap menjadi pusat keuangan Asia jika China mengambil alih," kata O'Brien. Korporasi global tidak akan punya alasan untuk tetap di sana, katanya.

"Salah satu alasan mereka datang ke Hong Kong adalah karena ada aturan hukum, ada sistem perusahaan bebas, ada sistem kapitalis, ada demokrasi dan pemilihan legislatif lokal," kata O'Brien. "Jika semua itu hilang, saya tidak yakin bagaimana komunitas keuangan dapat tinggal di sana." (Reuters)

Editor : Sabar Subekti