China Bantah Klaim Prancis tentang Pelanggaran HAM di Xinjiang

BEIJING, SATUHARAPAN.COM-China mengatakan bahwa klaim Prancis tentang pemenjaraan warga minoritas etnis dan agama di Xinjiang, China tidak dapat diterima. Beijing mengatakan pada hari Rabu (22/7) bahwa tuduhan itu sebagai "salah."

Tanggapan China disampaikan sehari setelah Paris menuntut agar pengamat hak asasi manusia independen mengunjungi wilayah barat laut China, di mana kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para ahli memperkirakan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas berbahasa Turki lainnya telah dikumpulkan ke dalam jaringan kamp-kamp interniran.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves le Drian, mengatakan tindakan China "tidak dapat diterima" dan mengatakan mereka "mengecam mereka dengan tegas."

Beijing telah mempertahankan strateginya di Xinjiang sebagaimana diperlukan untuk menghindari ekstremisme. Juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin, mengatakan pada konferensi pers reguler pada hari Rabu bahwa "China telah berulang kali menanggapi dan mengklarifikasi laporan dan tuduhan palsu tentang isu-isu terkait Xinjiang."

Dia menambahkan bahwa masalah Xinjiang bukan tentang hak asasi manusia, agama atau etnis tetapi tentang "melawan terorisme dan separatisme yang keras."

"Tentang apa yang disebut kebohongan bahwa Xinjiang membatasi kebebasan beragama dan menindas umat Islam... kenyataannya adalah bahwa baru-baru ini, beberapa politisi dan media di Amerika Serikat dan Barat telah menstigmatisasi perjuangan sah Xinjiang melawan terorisme dan ekstremisme," kata Wang.

"Kami dengan tegas menentang politisasi masalah agama dan penggunaan masalah agama untuk mencampuri urusan dalam negeri China," tambahnya. Ditanya apakah program pelatihan yang dirujuknya masih berjalan di Xinjiang, Wang mengatakan bahwa mereka yang ada di pusat pelatihan telah "menyelesaikan kursus mereka," sejalan dengan pengumuman pejabat akhir tahun lalu.

Perang pernyataan terbaru terjadi ketika ketegangan meningkat antara Barat dan China di berbagai bidang, termasuk atas undang-undang keamanan baru yang dinilai kejam di Hong Kong dan meningkatnya penolakan terhadap penggunaan produk yang dibuat oleh raksasa telekomunikasi China, Huawei. (AFP)

Editor : Sabar Subekti