China: Penyatuhan Secara Damai, Taiwan: Beijing Harus Hormati Kedaulatan dan Demokrasi

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri China, Li Keqiang, menjanjikan "penyatuan kembali secara damai" dengan Taiwan pada hari Minggu (5/3) serta langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan. Dan Taipei menanggapi bahwa Beijing harus menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap demokrasi dan kebebasan.

China, yang mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai wilayahnya, telah meningkatkan aktivitas militernya di dekat pulau itu selama tiga tahun terakhir, menanggapi apa yang disebutnya "kolusi" antara Taipei dan Washington, pendukung dan pemasok senjata internasional utama Taiwan.

Pada bulan Agustus, China mengadakan latihan perang di sekitar Taiwan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua Kongres Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipei.

Berbicara pada pembukaan pertemuan tahunan parlemen China, Li mengatakan Beijing mendukung prinsip "satu China", yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari China, meski tidak secara langsung mengancam aksi militer.

Pemerintah harus menerapkan kebijakan partai kami untuk "menyelesaikan masalah Taiwan" dan "mengambil langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan dan mempromosikan reunifikasi," katanya kepada sekitar 3.000 delegasi di Balai Besar Rakyat Beijing.

“Kita harus mempromosikan pembangunan damai hubungan lintas-Selat dan memajukan proses reunifikasi damai China.”

Sebagian besar orang Taiwan tidak menunjukkan minat untuk diperintah oleh China yang otokratis, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.

Li, dalam komentar terpisah tentang pertahanan, mengatakan angkatan bersenjata harus meningkatkan kesiapan tempur, meski tidak menyebut Taiwan dalam konteks itu.

Dewan Urusan Daratan pembuat kebijakan China Taiwan menanggapi apa yang disebutnya "penegasan kembali" kebijakan Taiwan China dengan mengatakan Beijing harus menghadapi kenyataan bahwa kedua sisi Selat Taiwan "tidak saling tunduk."

China harus “menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap konsep inti berpegang teguh pada kedaulatan, demokrasi, dan kebebasan Republik China,” katanya, menggunakan nama resmi Taiwan.

China harus menangani urusan lintas selat secara pragmatis dengan cara yang rasional, setara, dan saling menghormati, sehingga menciptakan kondisi untuk interaksi yang sehat, tambahnya.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China, yang telah ditolak karena Beijing percaya dia adalah seorang separatis.

Pemerintah Taiwan sangat menentang klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Taiwan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen pada awal 2024 dan ketegangan dengan China kemungkinan besar akan mendominasi kampanye. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti