Dahlan Ingin Galakkan Pembangunan Perumahan Dekat Stasiun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengharapkan kepada pengembang untuk menggalakkan pembangunan perumahan di dekat stasiun kereta api guna mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung para pekerja.

"Perumahan di sekitar stasiun mutlak dibutuhkan agar gaji pegawai tidak habis untuk beban biaya transportasi," kata Dahlan Iskan dalam Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia (REI) 2013, pada Senin ini (25/11) di Jakarta.

Menurut Dahlan Iskan, perumahan yang dibangun jauh dari stasiun kereta api akan membuat pegawai menghabiskan biaya yang lebih besar karena perlunya mengeluarkan ongkos, misalnya, untuk membayar ojek dari rumah ke stasiun tersebut.

Dia juga mengingatkan, bahwa pembenahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia telah dilakukan dengan baik sehingga jumlah pengguna kereta juga diperkirakan bertambah dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dengan semakin banyaknya pengguna kereta api, juga semakin banyak pula warga yang menitipkan kendaraannya di lahan-lahan yang mendadak berubah menjadi tempat parkir di dekat stasiun.

"Tumbuhnya persewaan parkir menjadi indikasi pasar baru untuk pengembang membangun properti di sekitar lahan parkir tersebut," kata Dahlan Iskan.

Permukiman Kumuh Dibenahi

Selain itu, Menteri BUMN juga menginginkan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebaiknya bukan membangun perumahan baru tetapi membenahi permukiman kumuh.

Hal tersebut, menurut dia, dapat dilaksanakan antara lain dengan konsep pembangunan perumahan secara bedol desa atau bedol RW atau bedol RT. "Itu untuk memperbaiki generasi mendatang, jadi bapaknya boleh di perumahan kumuh tetapi anaknya jangan juga demikian," ujarnya.

Menteri BUMN juga mengemukakan bahwa pihaknya mendorong agar BUMN dapat mendirikan anak usaha yang bergerak di bidang properti.

Kriminalisasi Terhadap Pengembang

Sementara itu, Ketua Kehormatan REI, Enggartiasto Lukita berharap agar pemerintah dapat berjalan dengan koordinasi yang lebih baik dan tidak berjalan secara sektoral agar solusi benar-benar dijalankan dan bukan sekadar janji.

Enggartiasto juga menyoroti masih terjadinya kriminalisasi terhadap pengembang yang membangun di atas lahan yang tidak produktif, padahal masih ada pula sejumlah lahan telantar yang dikuasai oleh BUMN. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja