Dalam Atasi Macet, Fasilitas Publik Harus Ramah Perempuan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Atas meninggalnya mayoritas perempuan dalam perjalanan mudik setelah terjebak kemacetan di pintu keluar Tol Brebes Timur, Jawa Tengah, Komnas Perempuan berharap pemerintah ke depan lebih memperhatikan pentingnya fasilitas publik yang ramah terhadap perempuan, terlebih lagi dalam situasi darurat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis terdapat 17 orang tewas di wilayah Pejagan-Brebes, 6 orang akibat kecelakaan, dan 11 orang akibat terdampak kemacetan yang memakan waktu 2-36 jam. Dari 11 orang yang meninggal dunia, 10 diantaranya perempuan (termasuk bayi perempuan yang berusia 1,4 tahun).

Komnas Perempuan melalui siaran pers yang diterima satuharapan.com hari Selasa (12/7) juga turut menyampaikan rasa bela sungkawa untuk keluarga korban akibat kelalaian dalam mengantisipasi membludaknya pengguna jalan Tol Pejagan-Pemalang, khususnya Pintu Tol Brebes Timur pada saat arus mudik lebaran 2016 berlangsung.

Kelalaian itu terlihat dari ketidaksiapan ketika terjadi penumpukan kendaraan di pintu Tol Brebes Timur, terutama akses cepat terhadap layanan kesehatan, konsumsi dan sanitasi ketika dalam kondisi emergency. Padahal diketahui, pembangunan fasilitas jalan tol belum sepenuhnya selesai atau tersedia.

Menurut Komnas Perempuan, antisipasi terhadap situasi ini seharusnya sudah disiapkan secara maksimal, mengingat mudik sudah merupakan tradisi setiap tahun, dan selalu ada pembelajaran yang bisa diambil dari pengelolaan arus mudik setiap tahunnya. Ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai di tengah kemacetan yang luar biasa dan dalam jangka waktu yang lama, memberi dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa dalam situasi kemacetan yang ekstrem sekalipun, perempuan harus tetap menjalankan peran dan fungsi gendernya terhadap kebutuhan anggota keluarga, terutama anak. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami kelelahan fisik dan psikis yang lebih dari laki-laki. Akumulasi kelelahan dan rasa stress yang tinggi tersebut berkontribusi pada kerentanan fisik perempuan.

Namun, Komnas Perempuan mengapresiasi permintaan maaf pemerintah kepada keluarga korban dan berharap permintaan maaf tersebut diikuti dengan upaya memastikan dipenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh korban atau keluarganya akibat kelalaian ini.

Untuk memastikan peristiwa yang sama tidak akan berulang di masa depan, Komnas Perempuan meminta kepada pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan lintas kementerian/lembaga terhadap pengelolaan arus mudik tahun 2016 dan ketersediaan fasilitas pendukung/infrastruktur mudik, termasuk dalam hal ini dengan menggunakan analisis gender.

Selain itu, Komnas Perempuan meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan respon emergency yang berperspektif gender, baik dalam pengelolaan arus mudik dan arus balik, maupun pada pengelolaan layanan publik lainnya, serta menyampaikan kepada publik tentang hasil evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan, untuk meyakinkan publik bahwa peristiwa serupa, tidak akan lagi berulang.

Editor : Eben E. Siadari