Dana Aspirasi Ditolak, Dana Parpol Muncul Kembali

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik yang kemungkinan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Informasi ini berhembus di tengah isu penolakan Presiden Joko Widodo terhadap Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang diajukan DPR RI sebesar Rp 20 miliar per anggota dewan setiap tahun.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan kenaikan dana bantuan bagi partai politik tersebut masih menunggu pembahasan anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2016 selesai secara keseluruhan. Sebab, dana untuk partai politik baru bisa dialokasikan setelah anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas terpenuhi.

"Sepanjang untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sudah mencukupi, ada sisa anggaran yang memungkinkan untuk tambahan bantuan partai politik," kata Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Mendagri, sisa anggaran yang ada akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama DPR RI yang akan menentukan jumlah kenaikan dana untuk partai poitikl yang bisa dialokasikan pada APBN 2016. Presiden, kata dia, sudah memberikan persetujuan terhadap kenaikan dana partai politik ini.

"Sekarang belum ada pembahasan anggaran. Karena harus disetujui DPR dan Pemerintah," ujar Tjahjo.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, bantuan keuangan dari APBN untuk setiap partai politik saat ini dihitung dari jumlah suara yang diperoleh saat pemilu dikali Rp 108.

PDI Perjuangan, misalnya, sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan Rp 2.557.598.868 yang berasal dari 109 kursi atau 23,78 juta suara yang diraihnya di DPR dikali Rp 108, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Total bantuan keuangan dari APBN untuk 10 partai yang lolos ke DPR tercatat Rp 13.176.393.876.

Editor : Bayu Probo