Dana Pajak untuk Kegiatan Keagamaan Dinilai Langgar Konstitusi

ALABAMA, SATUHARAPAN.COM –  sebuah yayasan bergerak di bidang kebebasan dari agama, Freedom from Religion Foundation, menolak keputusan komisi dari sebuah county di Alabama yang mengalokasikan dana sebesar US$ 3.000 (sekitar Rp 26 juta) dana publik ke Gereja Baptis Injili setempat.

Mereka menilai hal itu sebagai pelanggaran konstitusional yang mencolok dari prinsip pemisahan gereja dan negara,  seperti diungkapkan dalam surat protes mereka yang ditujukan kepada pejabat daerah itu, hari Selasa (28/10), seperti dikutip huffingtonpost.com hari Selasa.

Awal bulan ini, Komisi County (daerah) Covington menyetujui permintaan Komisaris daerah itu, Harold Elmore, untuk menyumbangkan dana dari pembayar pajak untuk Asosiasi Gereja Baptis Covington (CBA) karena mereka bekerja untuk program pelayanan bagi kaum pria.

"Mereka bertemu sebulan sekali, dan hanya kaum pria," kata Elmore, yang juga menjabat sebagai diaken pada Gereja Baptis Judson, menjelaskan pada awal Oktober. "Mereka telah melakukan banyak pekerjaan itu di sana. Mereka datang kepada saya dan meminta saya untuk membantu mereka."

Menurut media setempat, Andalusia Star News, gereja itu mencari sumbangan untuk merenovasi Old Stanley School House, sebuah properti milik gereja yang digunakan untuk pertemuan dan pelayanan bulanan kaum pria oleh CBA.

Pertemuan itu, oleh gereja dijelaskan sebagai pelayanan yang menjangkau kaum pria non anggota geraja di wilayah itu. Meka menawarkan para pria itu makan malam gratis, termasuk steak, sebagai cara untuk merekrut para tokoh "ayah" ini yang kemudian akan meyakinkan anggota keluarga pada iman Kristen.

Dalam surat protes hari Selasa kepada Ketua Komisi Covington, Bill Godwin, Yayasan  Freedom from Religion menuduh pejabat daerah itu melanggar konstitusi Amerika Serikat dan Alabama, karena menggunakan dolar pemerintah untuk membiayai kegiatan keagamaan.

"Tidak mungkin ada pelanggaran yang lebih mencolok  terhadap Konstitusi daripada sumbangan uang secara tunai dan langsung untuk pelayanan Kristen dengan tujuan mempromosikan mereka pergi ke gereja," kata Annie Laurie Gaylor, Wakil Presiden Yayasan Freedom from Religion dalam sebuah siaran pers.

Kelompok pengawas keagamaan juga meminta komisi itu untuk membalikkan dana hibah dan mengembalikan semua sumbangan dari dana publik untuk kegiatan pelayanan gereja Baptis.

Komisi Daerah Covington belum memberikan komentar menanggapi protes tersebut.