Darmin: Pemerintah Belum Putuskan Hapus Subsidi Listrik 900 VA

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution, menegaskan pemerintah belum melakukan perubahan keputusan untuk menarik subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA.

Menurut Darmin, pemerintah sedang melakukan konsolidasi data para pelanggan listrik 900 VA berdasarkan golongan rakyat miskin.

“Kan sudah dijelaskan bahwa masih dilakukan konsolidasi data. Kita belum melakukan perubahan apa-apa. Artinya, kita harus tingkatkan konsilidasi data dulu, mana yang miskin, mana yang hampir miskin, mana yang tidak miskin, macam-macam. berapa langganannya,” kata Darmin Nasution kepada satuharapan.com, di Jakarta, hari Kamis (5/11).

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah akan mengurangi subsidi listrik yang semula mencapai Rp 66 triliun menjadi hanya sekitar Rp 22 triliun pada awal 2016. Untuk mengurangi subsidi listrik, pemerintah akan mengonversi pengguna listrik kelompok 450 VA dan 900 VA menjadi pengguna nonsubsidi, yaitu kelompok 1.300 VA, bila tidak memiliki kartu miskin atau rentan miskin.

Penolakan

Sejumlah kalangan menolak rencana pemerintah itu, di antaranya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menyatakan menolak pencabutan subsidi listrik apabila hal itu hanya kedok untuk menerapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar.

"Pengguna listrik yang akan terdampak langsung adalah golongan 450 VA dan 900 VA. Dengan kebijakan tersebut, pengguna listrik dari golongan tersebut akan berkurang kurang lebih 50 persen," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui siaran pers diterima di Jakarta, Kamis (29/10).

"Kebijakan itu harus ditolak, bila hanya kedok bagi pemerintah dan PLN, untuk menerapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar, atau tarif otomatis yang sudah diterapkan pada kelompok 1.300 VA ke atas," katanya menambahkan.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara, Taufan Damanik, mengatakan rencana pemerintah untuk menghapus subsidi tarif listrik 450 VA dan 900 VA merupakan upaya melepas tanggung jawab kepada rakyat.

"Secara sistematis pemerintah berupaya untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan subsidi kepada masyarakat. Padahal kalau di pahami sebetulnya hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup banyak seperti air dan listrik seharusnya dikelola negara bukan untuk bisnis, tetapi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat," katanya kepada satuharapan.com melalui telepon selular, Selasa (3/11).

Dia juga mengatakan pengguna listrik 450 VA didorong secara bertahap untuk menggunakan 900 VA dan ini merupakan langkah sistematis yang dilakukan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab dalam memberikan subsidi kepada masyarakat

"Pemerintah harus memberikan subsidi kepada kebutuhan masyarakat seperti listrik, air dan kebutuhan rakyat lainnya karena saat ini masyarakat selalu dibiarkan untuk menghadapai kebutuhan pasar ditambah lagi kondisi perekonomian dunia selalu meningkat," katanya.

Editor : Eben E. Siadari