Darurat Kemanusiaan di Wamena

Wamena, Satuharapan.com - Dalam rentang waktu 5 hari, paling kurang ada 4 orang ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar dan satu tertembak di paha kanan di Wamena. Rentetan kejadian ini bermula dari meninggalnya Arnold Alua (23) tahun pada Senin pagi 25 April 2016, lalu pembunuhan terhadap seorang tukang ojek pada siang harinya, diikuti tertembaknya Hiron Hiluka pada hari yang sama, serta penemuan mayat dua pria yang belum diketahui identitasnya pada hari Rabu 27 April 2016 dan Jumat 29 April 2016.

Kematian Arnold Alua diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Sat Pol PP dan Polisi Jayawijaya karena Minggu malam Arnold dibawa oleh pihak Sat Pol PP dan Polisi dari kediamannya di Balim Cottage. Pemda Jayawijaya bersama Sat Pol PP menyangkal bahwa kematian Arnold Alua disebabkan oleh penganiayaan oleh anggota Sat Pol PP maupun Polisi. Pemda bahkan menerangkan bahwa ketika dilakukan penyisiran, anggota Sat Pol PP bersama polisi menemukan Arnold Alua sendiri dengan keadaan tak sadarkan diri dan darah kering di sekitar kepala. Sementara itu, bapak korban yang menyaksikan kejadian itu bersama beberapa masyarakat lainnya dari tempat persembunyian melihat bahwa saat dibawa keluar rumah, Arnold diseret bukan digotong, lalu sebelum dinaikkan ke dalam mobil Arnold dipukul.

Terkait kematian seorang tukang ojek, pihak kepolisian masih berupaya mengejar pelaku pembunuhan. Sementara itu, Hiron Hiluka tertembak pada paha bagian kanan saat dirinya melintasi lokasi sekitar Balim Cottage tepat saat dilakukan penyisiran oleh satuan gabungan Sat Pol PP, Polisi dan TNI. Dalam kondisi chaos saat masyarakat sekitar Balim Cottage melarikan diri diikuti tembakan beruntun dan pembakaran terhadap sejumlah rumah masyarakat di kompleks Balim Cottage, Hiron Hiluka pun berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah kali Ue hingga akhirnya tertembak. Operasi telah dilakukan dan ditemukan sebuah peluru bersarang dalam pahanya.

Selain itu, pada hari Rabu 27 April 2016 ditemukan mayat seorang laki-laki di kali Ue. Menurut keterangan pihak rumah sakit, kemungkinan pria tersebut telah meninggal tiga hari yang lalu atau bertepatan dengan kekacauan yang terjadi di Balim Cottage pada Minggu malam dan hari Senin. Jumat 29 April, sekali lagi mayat seorang pria ditemukan di kali Ue.

Apakah semua kejadian itu saling berkaitan, masih merupakan pertanyaan yang mesti dipecahkan. Akan tetapi ini menunjukkan kondisi darurat kemanusiaan yang perlu segera disikapi oleh semua pihak sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Masalah ini terjadi saat menguatnya isu perjuangan masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Di Papua sendiri, informasi tentang rencana demonstrasi masyarakat Papua yang dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2 Mei mendatang untuk mendukung keanggotaan ULMWP pada MSG sudah tersiar luas. Demonstrasi ini dilakukan menjelang pertemuan MSG pada 3 Mei 2016 nanti.

Sementara itu, 1 Mei selalu diperingati sebagai hari kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sebagai hasil New York Agreement pada 15 Agustus 1962 lalu. Namun bagi masyarakat Papua, peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Mei tersebut merupakan peristiwa aneksasi yang dipahami sebagai suatu bentuk pencaplokan. Maka pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya, bangsa Indonesia merayakan dengan gembira, sementara masyarakat Papua memperingatinya dengan sedih dan harapan baru agar terbebas dari Indonesia.

Sementara itu di London akan diadakan suatu pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) pada 3-4 Mei 2016.  Pertemuan IPWP ini membahas tentang strategi untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dan diawasi oleh lembaga internasional di Papua. Sementara itu, bertempat di Oxford pada tanggal 2 Mei, akan diadakan sebuah konferensi dengan tema “The Day of Betrayal” untuk meninjau berdasarkan perspektif akademik, hukum dan HAM proses Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969.

Untuk konteks lokal Wamena sendiri, kejadian serupa merupakan bentuk kondisi chaos yang seringkali terjadi saat isu rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena mencuat kembali. Februari 2015 lalu, saat Bupati Jayawijaya mengemukakan keinginan membangun Markas Komando (Mako) Brimob di Jayawijaya dan diikuti penolakan masyarakat, sejumlah kasus kriminal seperti penjambretan dan kekacauan oleh orang mabuk terjadi. Segera kondisi masyarakat terasa mencekam. Masyarakat takut keluar malam.

Kini di awal tahun 2016 ini, Bupati Jayawijaya kembali mewacanakan Mako Brimob bahkan mendatangkan 100 personel Brimob ke Jayawijaya, suasana kembali mencekam. Kali ini isu yang mencuat pun sama yaitu banyaknya angka penjambretan dan orang mabuk.

Entah kebetulan atau tidak, awal kejadian kematian beruntun itu terjadi di kompleks Balim Cottage yang pernah direncanakan bupati sebagai lokasi pembangunan Mako Brimob. Selain itu, Bupati Jayawijaya memerintahkan pembakaran sejumlah rumah di kompleks Balim Cottage dengan alasan bahwa di kompleks tersebut masyarakat seringkali membuat minuman keras (Miras).

Miras seringkali menjadi alasan yang terus dikemukakan Bupati Jayawijaya dalam upayanya membangun Mako Brimob di Jayawijaya. Namun penolakan masyarakat luas baik para pemilik hak ulayat tanah yang hendak dijadikan tempat pembangunan Mako Brimob maupun DPRD Jayawijaya sendiri menyebabkan rencana itu tak kunjung diwujudkan. Akan tetapi, penyisiran dan pembakaran rumah-rumah di Balim Cottage kembali menghangatkan isu Mako Brimob tersebut. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa pun mencurigai pembakaran rumah-rumah tersebut berhubungan dengan rencana Bupati untuk membangun Mako Brimob.

Peristiwa pembunuhan dan penembakan hingga pembakaran rumah-rumah yang ada di kompleks Balim Cottage menunjukkan suatu kondisi kemanusiaan yang parah di Wamena. Kondisi ini, selain dipicu oleh meningkatnya perjuangan masyarakat Papua untuk merdeka, juga disebabkan oleh amburadulnya penegakan hukum di Wamena. Konteks politik dengan menguatnya perjuangan masyarakat Papua untuk merdeka tentu saja akan selalu bertentangan dengan aparat negara yang mempertahankan keutuhan NKRI. Perjuangan kemerdekaan Papua senantiasa berlawanan dengan NKRI Harga Mati. Karena itu, situasi seperti ini terus berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Penangkapan terhadap ribuan masyarakat Papua khususnya anggota KNPB akhir-akhir ini menjadi bukti nyata fakta tersebut. Tidak heran, bagi sebagian masyarakat kematian Arnold Alua pun dihubungkan dengan konteks politik tersebut karena Arnold Alua sendiri merupakan anggota KNPB.

Selain itu, penegakan hukum yang buruk pun menjadi masalah serius yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Aparat kepolisian dan Sat Pol PP serta TNI seringkali bertindak sebagai hakim yang langsung mengeksekusi masyarakat Papua yang diduga melanggar aturan. Sementara itu, tindakan aparat yang represif hampir tidak pernah tersentuh hukum. Sikap aparat ini bukan saja menimbulkan ketakutan dalam masyarakat tetapi juga menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Akibatnya, ketika hukum tidak ditaati oleh aparat penegak hukum sendiri, masyarakat pun enggan menyelesaikan persoalannya seturut hukum yang berlaku. Dengan demikian hukum rimba menjadi jalan keluar yang sering ditempu.

Fatalnya lagi, terhadap kondisi kamtibmas yang kian memburuk di Jayawijaya, Bupati Jayawijaya pada 9 Februari lalu memerintahkan aparat agar langsung mengeksekusi masyarakat yang melakukan kejahatan. Di sini asas praduga tak bersalah tidak lagi berfungsi. Yang ada adalah hukum rimba. DPRD Jayawijaya sendiri pun diam terhadap pernyataan bupati tersebut.

Kalau demikian, maka keadaan di Wamena dan sekitarnya akan semakin memburuk. Kematian 4 orang secara tak wajar ditambah penembakan terhadap Hiron Hiluka itu adalah tanda darurat kemanusian dan peringatan keras terhadap kondisi kemanusiaan di Jayawijaya.

Penulis adalah aktivis antar-agama, alumnus STFK Ledalero

Editor : Trisno S Sutanto