Datangi KPK, Bupati Karawang Lapor Harta Kekayaan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPHN), pada hari Senin (18/4).

“Setelah dua bulan dilantik, sebagai kepala daerah maka mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan harta kekayaan,” ujar Cellica kepada awak media.

Cellica menyatakan bahwa kedatangannya tidak terkait dengan kasus mana pun yang tengah ditangani KPK. “Kedatangan saya ke sini murni untuk melakukan verifikasi LHKPN, tidak ada kaitannya dengan kasus apa pun,” katanya.

Ketika ditanya awak media terkait ada tidaknya perubahan dalam LHKPN-nya, Cellica mengatakan telah ada perubahan.

“Ya sedikit, totalnya nanti ajalah bicara sama pihak KPK,” kata Cellica.

Saat disinggung perihal permasalahannya beberapa waktu lalu dengan Front Pembela Islam (FPI), Cellica mengatakan telah menyelesaikannya dengan baik.

“Kami sudah komunikasi ya, tidak ada masalah itu. Kami saling menghargai satu sama lain, jadi tidak ada permasalahan,” kata Cellica.

Dikatakan juga oleh Cellica bahwa pemicunya adalah adanya kesalahan penulisan berita mengenai hal itu.

“Ada wartawan lokal yang melakukan kesalahan penulisan, tapi sudah clear,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Cellica mendapat ultimatum dari FPI terkait pernyataannya dalam peluncuran buku Pedoman Anti Terorisme dan Radikalisme Agama oleh Polres Karawang pada bulan Maret lalu. “Para teroris memiliki pemahaman lebih dan rajin ibadah sehingga pikirannya jadi korsleting,” ujar Cellica kala itu dalam pidatonya.

Pernyataan Cellica tersebut lantas membuat FPI meradang dan mengancam akan menculik Cellica apabila tidak memberikan klarifikasi langsung mengenai pernyataannya itu.

Padahal diketahui, pernyataan tersebut menjadi permasalahan karena telah terjadi ketidaklengkapan penulisan di salah satu media lokal. Seharusnya pernyataan itu mempunyai lanjutan yang terpotong yaitu “para teroris itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa.”

Ketua Majelis Ulama Indonesia Karawang, H Tajudin Nur, membenarkan ada kalimat yang terpotong sehingga menjurus ke teroris dan menjadi polemik di masyarakat.

Editor : Bayu Probo