Delegasi Tiongkok Soroti Keberpihakan Media Saat Pemilu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Delegasi Tiongkok dari aktivis pemilu dan demokrasi, menanyakan keberpihakan media di Indonesia, pada pelaksanaan pemilu presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Respon seperti apa yang dilakukan MK, terkait adanya media yang membuat hasil pemilu cepat secara berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi masyarakat," kata salah satu anggota delegasi, Prof Li Fan saat melakukan audensi dengan ketua MK Hamdan Zoelva di Jakarta, Senin (7/7).

Menjawab pertanyaan tersebut, Hamdan mengatakan hasil cepat pelaksanaan pemilu presiden,  yang dilakukan sejumlah media adalah sah-sah saja, sebab itu bagian dari kebebasan informasi yang ada di Indonesia.

Meski beberapa media, menyampaikan hasil cepat secara berbeda, kata Ketua MK, keputusan yang sah hasil penghitungan tetap dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Lembaga-lembaga survei, atau media yang ada di Indonesia tetap sah dalam mengumumkan hasil perhitungan suara, namun yang diakui adalah perhitungan dari KPU," ujarnya.

Ia menjelaskan, MK sebelumnya juga mengizinkan lembaga survei mengumumkan hasil perolehan suara, atau biasa disebut "quick count" (hitung cepat), berdasarkan keputusan MK, saat mengabulkan Permohonan Pengujuan Undang-Undang (PUU) Nomor 8 Tahun 2012.

Meski demikian, Hamdan meyakini masyarakat Indonesia kini semakin cerdas, dan pintar dalam menilai hasil hitungan cepat, yang dilakukan sejumlah media, dan lembaga survei. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat tetap mengacu pada KP, untuk melihat hasil perhitungan secara benar.

Kunjungan delegasi Tiongkok ke MK, yang difasilitasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bertujuan untuk studi banding mengenai pelaksanaan pemilu.

Anggota delegasi Tiongkok, yang datang terdiri dari, 8 orang, yakni Prof Li Fan, Peng Tianyu, Prof Yin Limin, Prof Xiao Tang biao, Prof Qiu Jiajun, Prof Sun Long, Prof Ren Bingqiang serta Jeffrey Philips.    (Ant) 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja