Presiden Terpilih Perlu Reformasi Sistem Administrasi Publik

DEPOK, SATUHARAPAN.COM – Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Indonesia Vishnu Juwono berharap presiden terpilih melakukan reformasi sistem administrasi publik dan memimpin dengan tegas.

"Presiden terpilih nantinya harus punya konsistensi, cepat dan didukung integritas pribadi yang tinggi untuk menjalan programnya guna mencegah berbagai penyelewengan yang merugikan negara," kata Vishnu Juwono di Depok pada Senin (7/7).

Pemerintahan mendatang harus bisa mencegah penyimpangan kekayaan negara, bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap penyimpangan sumber daya negara yang sudah terjadi, serta melakukan upaya penindakan hukumnya.

Terlebih berdasarkan laporan Bank Dunia terbaru berjudul `Indonesia: Avoiding the Trap’, Indonesia membutuhkan pertumbuhan sebesar 9 persen per tahun secara berturut-turut hingga 2030 guna terhindar dari perangkap negara berkembang, dan menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 16 ribu dolar Amerika Serikat per kapita.

Mengenai debat capres-cawapres terakhir Vishnu Juwono menilai pembahasan mengenai mafia serta demokrasi kleptokrasi tidak hanya berhenti pada wacana untuk menarik simpati para pemilih.

"Diharapkan saat presiden terpilih hasil pemilihan capres- wapres yang tinggal beberapa hari ini segera menjabarkan rencana aksi yang realistis dan konkrit," katanya.

Dia mengatakan kandidat Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla kembali membagi tugas dengan efektif. Jusuf Kalla ditugaskan untuk menyerang Prabowo-Hatta, sedangkan Joko Widodo lebih menenkankan mengenai solusi dari pelbagai persoalan di bidang pertanian, energi, dan lingkungan.

Joko Widodo terlihat lancar saat memaparkan kebutuhan pembangunan industri guna menciptakan pasar bagi para petani untuk menjual produknya hingga pendapatan petani meningkat.

Sebenarnya kandidat Wakil Presiden Hatta Rajasa menunjukkan performa yang cukup baik pada sesi-sesi awal dengan menunjukkan penguasaan tantangan yang dihadapi pemerintah dengan mengungkapkan konsep yang bagi pemirsa awam cukup meyakinkan, seperti rencananya menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan pasca Milleneum Development Goals (MDG).

Namun sayangnya pada sesi tanya jawab Hatta salah memilih pertanyaan yang menyangsikan rekam jejak Jokowi dalam pengelolaan lingkungan hidup saat menjadi wali kota.  Ketika Jokowi saat menjabat wali kota Solo dia memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah. Hatta juga salah mengartikan penghargaan lingkungan Adipura dan Kalpataru yang memberi kesempatan bagi Jusuf Kalla untuk menyerangnya dan menolak menjawab pertanyaan Hatta.

Vishnu Juwono menilai Prabowo sepertinya cukup nyaman saat menyampaikan visi misinya dalam bidang pertanian mengingat sudah cukup lama dia aktif dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Bahkan dia menggunakan kesempatan untuk menyerang Jusuf Kalla seputar sikapnya menentang usaha impor beras Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Namun usaha Prabowo untuk menyudutkan Jokowi dengan mempertanyakan komitmennya mengenai koperasi kurang berhasil, karena dengan mudah dibantah Joko Widodo.

Vishnu Juwono berpandangan yang paling menarik dari acara debat calon Presiden dan Wakil Presiden kemarin saat Jusuf Kalla mengangkat isu mengenai pimpinan politik capres Prabowo yang diduga terlibat dalam masalah korupsi di sektor pertanian, pengelolaan dana haji, dan di sektor energi.

"Tema ini membuat suhu debat memanas terutama saat Prabowo merespons dengan mengajak mawas diri untuk mengakui adanya para `maling` di sekeliling para elit termasuk lingkungan pendukungnya yang menyelewengkan kekayaan negara," katanya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja