Demo, Satpol PP Siapkan 500 Personel

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Satuan Polisi Pamong Praja telah menyiapkan 500 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar di beberapa tempat di ibu kota seperti di Istana Presiden, Gedung DPR/MPR dan Balai Kota DKI Jakarta.

“Kami siagakan personel sebanyak 500 orang. Mereka akan disebar dan membantu pengamanan dari pihak kepolisian," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter, hari Selasa (22/3).

Sebanyak 300 personel disiagakan di kawasan sekitar Istana, 100 personel di Balai Kota DKI Jakarta dan sisanya menyebar di beberapa titik lainnya.

"Khusus di Balai Kota juga ada penambahan pengamanan dari pihak kepolisian," kata dia.

Dia meminta kepada para sopir yang melakukan demo untuk tetap tertib karena hal itu sudah sesuai dengan lima tertib yang ada di Pemprov DKI Jakarta, yakni tertib demo, tertib lalu lintas, tertib hunian, tertib pedagang kaki lima (PKL), dan tertib sampah.

"Kami harap tetap tertib. Karena memang ada dalam aturan untuk tertib demo, dan tidak merusak sarana dan prasarana umum. Kalau memang ditemukan ada perusakan akan langsung diproses," kata dia.

Ribuan sopir angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggaran Angkutan Umum (FK MPAU) pada hari Selasa (22/3) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa titik mulai pukul 09.00 WIB.

Mereka akan demo di depan gedung DPR/MPR dengan jumlah sekitar 5.000 armada dan 5.000 awak angkutan umum. Sedangkan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi akan ada 30 perwakilan dari mereka dengan tuntutan pembekuan aplikasi angkutan ilegal plat hitam.

Kemudian, FK-MPAU yang terdiri atas Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Mikrolet pada pukul 07.00 WIB akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dengan estimasi 500 unit KWK dan massa sekitar 3.000 orang. Tuntutan mereka adalah meminta pemerintah untuk mecabut surat edaran BPTS No.3460/-1818/I tentang masa berlaku angkutan umum dan revisi Perda No 5 Tahun 2014 tentang transportasi.

Untuk FK-MPAU, masa bergerak dari titik kumpul menuju IRTI/Monas untuk memarkir armadanya. Kemudian mereka menyebar di tiga lokasi. Untuk yang ke Istana Negara massa itu berasal dari wilayah Artha Gading, Mambo, Muara Baru (Jakarta Utara). Kemudian Cakung, Terminal Pulogadung, Terminal Pulogebang (Jakarta Timur 2). Selanjutnya dari Terminal Lebak Bulus, Terminal Pondok Labu, Terminal Pasar Minggu dan Terminal Kebayoran Baru (Jakarta Selatan).

Sedangkan untuk massa yang menuju gedung Balai Kota DKI, berasal dari wilayah Jakarta Timur 1. Yakni dari kawasan Taman Mini Square, Terminal Kampung Rambutan dan perempatan Pasar Rebo. Sedangkan yang menuju gedung DPRD DKI, massa berasal dari Terminal Rawa Buaya, Cengkareng dan Terminal Grogol (Jakarta Barat).

Dampak dari aksi demo besar-besaran ini banyak kemungkinan yang terjadi. Misalnya, kemacetan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Kebon Sirih. Kemungkinan lainnya terjadinya aksi sweeping terhadap angkutan umum yang tidak ikut dalam aksi demo.