Demokrat Akan Ultimatum Trump: Mudur atau Hadapi Pemecatan

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Partai Demokrat akan ultimatum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai kesempatan terakhir pada hari Selasa (12/1) untuk meninggalkan kantor beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir atau menghadapi upaya pemecatan kedua terkait serangan mematikan pada Rabu (6/1) yang dilakukan para pendukungnya di gedung Capitol AS.

Kongres yang dikuasai Partai Demokrat berencana untuk memberikan suara secepatnya pada hari Rabu (13/1) atas tuduhan formal pelanggaran, yang dikenal sebagai pasal peemecatan (impeachment), kecuali Trump mengundurkan diri atau Wakil Presiden, Mike Pence, bergerak untuk menggulingkannya berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi AS.

Kongres akan melakukan pemungutan suara pada hari Selasa pada resolusi yang menyerukan Pence, seorang Republikan, untuk meminta dalam sehari Amandemen ke-25. Undang-undang ini belum pernah digunakan sebelumnya, dan jika digunakan memungkinkan mayoritas Kabinet untuk melucuti kekuasaan presiden jika dia tidak dapat melaksanakan tugasnya. Namun penasihat Pence mengatakan dia menentang gagasan itu.

Kekerasan di Capitol menyebabkan keretakan serius antara Trump dan Pence, dan kedua pria itu tidak berbicara selama berhari-hari, meskipun mereka bertemu di Gedung Putih pada hari Senin (11/1). 

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan mereka membahas kerusuhan itu. "Keduanya melakukan percakapan yang baik, membahas pekan depan dan merenungkan empat tahun terakhir pekerjaan dan pencapaian pemerintah," tambah pejabat itu.

Jika Trump belum mengundurkan diri dan Pence belum mengambil tindakan pada hari Rabu, para pemimpin Demokrat mengatakan mereka akan membawa upaya pemecatan ke Kongres, satu upaya setelah kerusuhan yang memaksa anggota parlemen bersembunyi selama berjam-jam dan menyebabkan lima orang tewas, termasuk seorang petugas polisi.

Sementara itu, Perwakilan AS, Tom Reed, seorang Republikan moderat, menulis dalam opini New York Timesbahwa dia dan rekan-rekan di Kongres akan memperkenalkan resolusi kecaman terhadap Trump pada hari Selasa (12/1) sebagai alternatif dari upaya pemecatan yang "terburu-buru, dan memecah belah".

Namun Ketua KOngres, Nancy Pelosi, dari Demokrat, mengatakan kepada anggota Demokrat dalam konferensi pada hari Senin bahwa kecaman "akan memunrurkan kami dari tanggung jawab," menurut sumber yang mengetahui seruan itu.

Anggota parlemen Demokrat memperkenalkan satu artikel pemecatan pada hari Senin, menuduh Trump menghasut pemberontakan dengan kekerasan dengan pidato berapi-api yang mendesak ribuan pengikutnya untuk berbaris ke gedung berkubah yang terkenal tempat Kongres bekerja untuk mengesahkan kemenangan pemilihan Presiden terpilih Joe Biden.

"Ancaman kepada Presiden Amerika sangat mendesak, begitu juga tindakan kami," kata Pelosi.

Tawaran Kecaman pada Trump

Dengan hanya delapan hari tersisa dalam masa jabatan Trump, dorongan Demokrat untuk menghasilkan pemecatan Trump tampaknya kemungkinannya kecil.Impeachmentmenuntut persidangan di Senat yang dikendalikan Partai Republik, yang dalam masa reses dan tidak dijadwalkan untuk kembali ke Washington hingga 19 Januari, sehari sebelum Biden dilantik.

Keputusan Senat membutuhkan suara dua pertiga, yang berarti setidaknya 17 anggota Republikan harus memutuskan hubungan dengan presiden yang telah mempertahankan cengkeraman besi atas partainya selama empat tahun.

Demokrat akan mengambil kendali Senat setelah dua pemenang pemilihan putaran kedua pekan lalu di Georgia duduk akhir bulan ini. Sidang pemecatan dapat dilanjutkan bahkan setelah Trump meninggalkan jabatannya. 

Beberapa anggota Demokrat telah menyatakan keprihatinan bahwa persidangan dapat menghambat agenda Biden, memperlambat konfirmasi pengangkatannya dan mengalihkan perhatian dari prioritas legislatif seperti paket bantuan virus corona baru.

Senator Joe Manchin, seorang Demokrat moderat, mengatakan kepada Fox News pada hari Senin bahwa dia memandang pemecatan sebagai "keliru" mengingat ukuman itu tampaknya tidak mungkin.

Jika sidang diadakan, Biden mengatakan pada hari Senin bahwa dia berharap Senat dapat melakukan bisnis normal pada saat yang sama, mungkin dengan membagi dua jamnya.

Trump, yang awalnya memuji para pendukungnya bahkan setelah kekerasan terjadi, menyampaikan pernyataan video yang tidak seperti biasanya pada hari Kamis, mengecam serangan itu dan bersumpah bahwa transisi kekuasaan akan berjalan mulus. Namun, dia tidak mengakui kekalahan dalam pemilihan tersebut.

Trump Diam

Trump belum terlihat di depan umum sejak hari pengepungan Capitol, meskipun dia berencana untuk melakukan perjalanan ke Texas pada hari Selasa untuk mengunjungi bagian tembok perbatasan AS-Meksiko.

Alat komunikasi favorit Trump ditutup pekan lalu ketika Twitter menangguhkan akunnya secara permanen, mengatakan khawatir dia dapat menggunakannya untuk memicu kekacauan lebih lanjut.

Tindakan presiden telah memicu keretakan di antara Partai Republik, dengan beberapa anggota parlemen meminta dia untuk segera mundur atau mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk mendukung pemecatan.

Upaya pemecatan tampaknya akan berjalan, karena anggota parlemen yang menyusun dakwaan resmi mengatakan setidaknya 214 dari 222 anggota parlemen dari Demokrat sudah mendukungnya.

Kongres yang dipimpin Demokrat berupaya memecat Trump pada Desember 2019 karena menekan Presiden Ukraina untuk menyelidiki Biden, tetapi Senat yang dikendalikan Republik membebaskannya pada Februari 2020.

Hanya dua presiden AS lainnya yang pernah menghadapiupaya pemecatan, dan tidak ada yang sampai dua kali.

Setelah kekacauan pekan lalu, pihak berwenang memperketat keamanan menjelang pelantikan Biden. Sebanyak 15.000 pasukan Garda Nasional telah diizinkan untuk dikerahkan ke Washington DC, tempat turis dilarang mengunjungi Monumen Washington karena ancaman lebih banyak kekerasan dari beberapa pendukung Trump.

Seorang pejabat penegak hukum federal mengatakan kepada bahwa FBI telah memperingatkan bahwa protes bersenjata direncanakan di Washington DC dan semua 50 ibu kota negara bagian sebelum 20 Januari. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti