Demokrat: Apa Mega Izinkan Kami Masuk Pemerintahan?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – PDI Perjuangan dikabarkan membuka peluang bagi Partai Demokrat masuk Pemerintahan Joko Widodo karena banyak hal kerja sama yang bisa dilakukan dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Hal tersebut diucapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah sebagai tanggapan atas pertemuan Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Senin (8/12).

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan justru mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Kata dia, apakah ketua umum dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut - Megawati Soekarnoputri - mengizinkan Demokrat masuk dalam Pemerintahan Jokowi?

“Bila nantinya diikat dalam koalisi atau kerjasama permanen, itu mutlak kesepakatan semua pihak. Pertanyaannya, Memangnya Ibu Mega mengizinkan kami masuk Pemerintahan Jokowi? Keputusan tertinggi ada di ketua umum, artinya bola ada di Ibu Mega,” ujar dia dalam pesan singkat kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (10/12).

Ramadhan menegaskan hingga saat ini posisi Partai Demokrat masih penyeimbang dan diluar kekuasaan pemerintah. Sehingga dalam melihat setiap kebijakan, partai berlambang mercy itu akan mendukung bila program tersebut menyankut kepentingan rakyat, namun tetap mengkritisi bila pemerintah salah jalan.

“Jadi sejauh ini, kesepahaman antara Partai Demokrat dengan Preisden Joko Widodo masih sebatas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) langsung,” ujar dia.

“Tapi tak menutup kemungkinan lebih jauh dan cakupannya bisa kemana-mana,” Ramadhan menambahkan.

Namun untuk masalah masuknya Partai Demokrat ke dalam Pemerintahan Jokowi, ia hanya yakin bila hal tersebut diucapkan Megawati. “Kalau yang lain, termasuk Jokowi hanya orang kedua, Mbak Puan Maharani dan Ahmad Basarah juga orang kedua. Jadi buat apa kalau cuma orang kedua yang bicara?” tutur Politisi Partai Demokrat itu.

Menurut Ramadhan pembicaraan tersebut lebih baik dilakukan oleh masing-masing ketua umum partai (SBY dan Mega, Red), sehingga pembicaraannya realistis dan tidak melambung ke awang-awang.

Pada Selasa (9/12) Basarah mengatakan Pemerintahan Jokowi butuh dukungan partai politik lain agar pemerintahan berjalan stabil, salah satunya dari Partai Demokrat. Menurut dia yang dibutuhkan adalah dukungan yang bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR.

“Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan Partai Demokrat ke depan,” ujar dia.

Dia pun menilai ruang pengabdian terhadap bangsa dan negara masih begitu luas dan kompleks yang membutuhkan kerja sama antar kekuatan-kekuatan politik nasional.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja