Demokrat Minta Pemerintah Kembalikan Subsidi BBM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Republik Indonesia mengembalikan alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

“Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai pemberian subsidi BBM tetap perlu dilakukan,” ucap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Verna Gladies Merry Inkiriwang, saat menyampaikan pandangan fraksi atas RAPBN 2016 dan nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut dia, pengurangan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah sebesar 240 triliun rupiah belum berdampak optimal dalam program pembangunan dan terhadap kesejahteraan masyarkat baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga berpandangan pemberian subsidi listrik harus tepat sasaran, harus seiring dengan upaya penambahan kapasitas tenaga listrik.

“Fraksi Demokrat juga berharap Pemerintah cermat dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dunia. Energi baru dan terbarukan merupakan alternatif jawaban. Namun, Pemerintah juga harus serius meningkatkan produksi terjual atau lifting minyak dan gas (migas) serta memperbaiki tata kelola migas,” ucap Verna.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat tersebut meminta Pemerintah memperhatikan konektivitas ekonomi nasional serta internasional, terutama terkait implementasi tol laut.

Sementara itu, kata dia, terkait tantangan tenaga kerja, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di bawah lima persen. Pemerintah juga diminta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, menghindarkan pemutusan hubunga kerja (PHK), serta meningkatkan pelatihan.

“Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan aparat penegak hukum,” ujar dia.

Target Ekonomi Realistis

Sementara itu, terkait target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, menurut Verna, cukup realistis dan bisa dicapai asal pemerintah serius menjalankan kebijakan pembangunan yang konstruktif, kreatif, dan koordinatif. Sedangkan soal stabilitas nilai tukar, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah mampu mengelola utang baik dalam negeri maupun luar negeri dengan hati-hati.

“Memperkecil rasio utang terhadap PDB dan tidak mengurangi cadangan devisa untuk menjaga stabilitas fundamental ekonomi Indonesia,” ucap Verna.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pemerintah harus bekerja lebih keras bersama Bank Indonesia untuk menjaga target laju inflasi 4,7 persen. Ini bisa dilakukan bersama-sama dengan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Soal target penerimaan perpajakan, Fraksi Partai Demokrat menilai pemerintah terlalu optimistis, terlihat dari realisasi APBN 2015 yang masih rendah, padahal tinggal tersisa empat bulan.

Pada sisi lain, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran 2015. “Rendahnya penyerapan anggaran sampai Agustus yang hanya 26 persen mesti dievaluasi dan dipelajari sungguh-sungguh agar tidak terulang di tahun 2016,” kata dia.

Terlalu Ambisius

Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan sebaliknya. Target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN 2016 dipandang terlalu ambisius dan bakal sulit tercapai.

"Target Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen sulit dicapai. Memang memungkinkan tumbuh tinggi, tapi pemerintah belum beri arah jelas terkait arah perekonomian," ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI, Abdul Fikri Fakih.

Dia mengkritik kinerja pemerintah yang belum maksimal dalam mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Buktinya, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,67 persen di semester I 2015. "Ini peringatan. Khususnya kualitas dari daya saing, kita tertinggal jauh dari kawasan. Tanpa daya saing kuat kita akan jadi pasar. Kami pandang RABPN butuh penajaman kebijakan untuk dorong pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat," kata Abdul.

Administered Price

Sejumlah pandangan atas RAPBN 2016 dan nota keuangan juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Lewat anggotanya, Layla Istiana, PAN menyampaikan potensi inflansi di atas lima persen masih bisa terjadi sepanjang 2016. Hal tersebut berasal dari faktor administered price, faktor musiman, dan iklim.

“Terkait administered price, pemerintah serius dalam penanganannya, baik itu rencana kenaikan harga BBM dan harga jual gas elpiji yang meningkat tiap tahunnya,” ujar Layla.

Sedangkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang pemerintah cukup optimistis dan realistis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen. "Pemerintah harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dengan melahirkan bauran kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat, menumbuhkan gairah investasi dan peningkatan ekspor,” kata Saiful Islam, Wakil dari fraksi PKB.

Menurut Saiful, target tersebut diyakini cukup realistis mengingat prediksi bakal membaiknya ekonomi global tahun depan.

Editor : Sotyati