Demokrat: Terlalu Dini Nilai KMP Tolak Perppu Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi Partai Demokrat di DPR menilai terlalu dini untuk mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Terlalu dini menilai KMP akan menolak Perppu Pilkada," kata Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Didik Mukrianto, saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Dia beralasan pembahasan Perppu Pilkada baru akan dilangsungkan saat awal Masa Persidangan DPR Semester II 2015. Sehingga sikap nyata KMP baru akan diketahui setelah proses berjalan. "Polemik dan wacana tentang itu tidak membuat surut sedikitpun Fraksi Partai Demokrat untuk terus memperjuangkan dan mendukung Perppu, apalagi sikap dari teman-teman Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sejak awal ingin Pilkada Langsung," ujar dia.

"Jadi sekarang tidak perlu mengkhawatirkan kalkulasi matematika politik yang ada," Didik menambahkan. Oleh karena itu, sosok yang menghuni Komisi III DPR itu menyampaikan kontestasi politik di DPR harusnya merefleksikan apa yang menjadi kehendak masyarakat, yang ebagian besar masyarakat ingin Pilkada Langsung. Untuk itu masyarakat akan menjadi juri sekaligus hakim yg memutuskan, partai mana yang terus memperjuangkan aspirasi mereka dan partai mana yg hanya lips service.

"Pada saatnya nanti masyarakat juga yang akan memberikan reward and punishment atas keputusan dan sikap politik dari partai.

Dia juga menjelaskan Perppu Pilkada adalah produk konstitusional Presiden RI keenam SBY, sehingga napasnya beriringan dengan apa yang diperjuangkan Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Posisi Fraksi Partai Demokrat adalah mendukung sepenuhnya Perppu Pilkada sebagai representasi nilai perjuangan demokrasi utuh dan sesuai dengan harapan rakyat yang terus menginginkan proses demokratisasi berjalan transparan, akuntabel dan mendorong masyarakat untuk terus berkontribusi secara lansung untuk memilih kepala daerah sesuai aspirasi dan hati nuraninya," tutur Didik.

Saat ditanya mengenai lobi politik antara Fraksi Partai Demokrat, baik dengan KMP atau KIH, Didik hanya mengatakan akan terus berkomunikasi agar bersama-sama mengedepankan harapan masyarakat termasuk Pilkada Langsung dengan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam Perppu Pilkada.

Di Tangan Demokrat

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan kunci gol atau tidaknya Perppu Pilkada berada di tangan Demokrat sebagai pembuat kebijakan tersebut. Dia menilai Perppu masih penting bagi Demokrat sebagai ajang pertaruhan citranya di mata masyarakat.

"Kemenangan atas Perppu Pilkada juga bisa terjadi jika KIH solid satu suara. Asumsinya, KIH ditambah PPP dan Demokrat," kata dia.

Sedangkan dari Fraksi NasDem, menilai sikap Golkar belum bisa digeneralisasi sebagai sikap KMP. "Kita belum tahu sikap KMP yang lain. Itu kan bahasa elite Golkar kepada peserta munas," kata wakil rakyat dari Fraksi NasDem, Patrice Rio Capella.

Patrice pun optimistis keputusan Golkar masih bisa dinegosiasi melalui lobi-lobi politik. "Nanti kan akan dibahas seluruh fraksi. Sesuatu bisa berubah kalau ada proses lobi," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu.

Editor : Bayu Probo