Dewan Keamanan PBB Akan Akhiri Misi UNAMI di Irak Tahun Depan
PBB, SATUHARAPAN.COM-Atas permintaan Baghdad, Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) dengan suara bulat memutuskan pada hari Jumat (31/5) bahwa misi politik PBB di Irak akan meninggalkan negara itu pada akhir tahun 2025 setelah lebih dari 20 tahun.
Awal bulan ini, dalam sebuah surat kepada dewan, Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, menyerukan agar Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) ditutup.
Al-Sudani mengatakan UNAMI telah mengatasi “tantangan yang besar dan beragam” dan bahwa “alasan untuk menjalankan misi politik di Irak” sudah tidak ada lagi.
Resolusi DK PBB yang diadopsi pada hari Jumat memperpanjang mandat misi tersebut untuk “periode 19 bulan terakhir hingga 31 Desember 2025 setelah itu UNAMI akan menghentikan semua pekerjaan dan operasi.”
Misi tersebut didirikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2003 atas permintaan pemerintah Irak setelah invasi pimpinan Amerika Serikat dan jatuhnya pemimpin Irak, Saddam Hussein.
Badan ini memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai dialog politik dan rekonsiliasi, serta membantu pemilu dan reformasi sektor keamanan.
Selama pembaruan misi sebelumnya pada Mei 2023, Dewan meminta Sekretaris Jenderal untuk meluncurkan tinjauan strategis, yang diawasi oleh diplomat Jerman, Volker Perthes.
Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada bulan Maret, Perthes memberi isyarat bahwa penghentian mandat ini adalah hal yang tepat, dan menyimpulkan bahwa “jangka waktu dua tahun yang ditentukan oleh pemerintah untuk penarikan misi tersebut dapat menjadi kerangka waktu yang cukup untuk membuat kemajuan lebih lanjut.”
Dia juga mengatakan bahwa periode ini akan memberikan waktu untuk meyakinkan masyarakat Irak bahwa transisi tersebut “tidak akan mengarah pada pembalikan kemajuan demokrasi atau mengancam perdamaian dan keamanan.”
Mengingat misi PBB hanya dapat beroperasi dengan persetujuan negara tuan rumah, Rusia, China, Inggris, dan Prancis bulan ini menyuarakan dukungan untuk transisi kemitraan antara Irak dan PBB.
Amerika Serikat lebih tidak jelas, di mana Duta Besar PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan UNAMI masih memiliki “pekerjaan penting yang harus dilakukan,” dan tidak menyebutkan permintaan Baghdad.
Dia menekankan peran misi tersebut dalam menyelenggarakan pemilu dan mempromosikan hak asasi manusia, meskipun Irak meminta agar misi tersebut lebih fokus pada isu-isu ekonomi. (AFP)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...