Dewan Keamanan PBB Diminta Atasi ISIL di Irak

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM - Pejabat PBB di Irak meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi  pasukan Islam yang  mengendalikan lebih dari sepertiga wilayah negara itu. DK PBB diminta mendesak ISIL menghentikan semua permusuhan, dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab "aksi teroris yang  mengerikan" itu memikul tanggung jawab.

"Kelompok sempalan Al-Qaeda, ISIL  (Negara Islam Irak dan Levant) saat ini telah berkembang menjadi ancaman kompleks untuk perdamaian dan keamanan di Irak, seluruh wilayah dan di luar wilayah itu," kata pejabat PBB itu, Nickolay Mladenov, kepada Dewan Keamanan PBB melalui video-teleconference dari Baghdad.

Mladenov, yang juga mengepalai Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI), mengatakan bahwa solusi untuk Irak saat ini menjadi tantangan, termasuk upaya untuk mengatasi ISIL, namun sejauh ini tidak tersedia dalam “kotak perangkat operasi militer."

Mladenov mengatakan bahwa ISIL yang juga dikenal sebagai ISIS  bertujuan untuk membangun pijakan permanen di luar kendali pemerintah melalui teror dan kekerasan. Pasukan Islamis ini berusaha untuk meradikalisasi orang dan merusak Pemerintah dengan memanfaatkan keluhan dan  memanipulasi tentang perpecahan dalam masyarakat.

Pada tanggal 21 Juli, Dewan Keamanan mengutuk penganiayaan yang dilakukan oleh ISIL terhadap warga  Kristen dan kelompok minoritas lainnya di Irak Utara. Sedangkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa ISIL telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Antara Januari dan Juni tahun ini  sekitar 5.500 warga Irak meninggal, dan 12.000 terluka. Hampir 900 orang meninggal dalam bulan ini saja. Lebih dari 1,2 juta orang telah meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran terbaru meletus.

PBB telah mengidentifikasi lebih dari 1.600 tempat pengungsian yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Wilayah Kurdistan sendiri sekarang  menampung lebih dari 300.000 pengungsi baru yang telah bergabung dengan lebih dari 225.000 pengungsi Suriah yang sudah ada.

Mladenov mengatakan di Irak untuk membangun pemerintahan yang mampu mengontrol keamanan yang harus diterima secara luas di seluruh wilayah dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kurdistan. Tentang tuntutan dari kelompok Sunni dan kelompok lain yang konstitusional harus ditanggapi juga. Semua harus berdiri bersama melawan terorisme.

Momentum yang dihasilkan oleh pemilihan umum untuk  legislatif dan presiden harus diterjemahkan untuk pembentukan  pemerintah baru. Irak harus terus mendapatkan dukungan regional dan internasional untuk menghadapi ISIL dan tantangan lainnya.

Dan dia menambahkan bahwa Irak tidak mampu membangun proses pembentukan pemerintah jika masalah ini berlarut-larut. (un.org)