Dewan Pers: Media Online Harus Kendalikan Komentar Pembacanya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo yang akrab dipanggil Stanley menyatakan, media massa seharusnya hati-hati dalam membuat ruang forum diskusi karena seringkali mendiskriminasikan kelompok minoritas, dan etnis tertentu, terlebih kepada media online. Mereka harus bisa mengendalikan komentar dalam forum diskusi atau para komentator terhadap berita-berita mereka.

“Media online (.com), agar berhati-hati membuka ruang forum diskusi karena sering kali lontaran itu bernadakan kebencian kepada kelompok minoritas tertentu atau etnis tertentu,” katanya di kantor Dewan Pers, saat audensi dengan Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Lebih lanjut Stanley menjelaskan, memang pemilik media online bertanggung jawab membuka ruang forum tetapi bila tidak dapat menguasai forum tersebut akan fatal akibatnya.

“Tanggung jawab media membuka ruang tetapi tidak bisa menguasai ruang itu, seharusnya pengawasan itu dilakukan oleh pimpinan media untuk melakukan kontrol. Kalau itu terus dilakukan bukan tidak mungkin akan menjadi gangguan bagi Dewan Pers,” Stanley menegaskan.

Untuk itu, tambahnya, Dewan Pers akan mengeluarkan surat edaran sebagai panduan untuk melarang unsur sara masuk pemberitaan terkait pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden 2014.

“Kita mungkin akan membuat headline disurat kabar dengan membuat surat edaran. Dan, itu semacam panduan yang akan dikeluarkan oleh Dewan Pers berdasarkan konstituen,” Stanley menambahkan.

Dewan pers, kata Stanley, juga telah mempunyai program pelatihan jurnalistik di daerah-daerah rawan konflik.

“Kami akan datang ke sembilan kota untuk memberikan pelatihan terutama di wilayah-wilayah yang memang sering menyulut konflik Sara. Seperti di pilkada sebelumnya banyak media yang membawa kebencian terhadap agama tertentu dan etnis, terutama di Indonesia Timur,” ungkap Stanley.

 

Editor : Bayu Probo