Dillon Tengarai Ada Menteri Tidak Dukung Kebijakan Ekonomi Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Senior Governance Advisor Centre for Agricultural & Policy Studies, Herbrinderjit Singh Dillon, mempertanyakan kesungguhan Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga X.

Menurut dia, tujuan Joko Widodo dengan revolusi mental sebenarnya adalah membangun dari pinggiran. Namun Dillon mengaku, paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah belum menangani ketimpangan di Indonesia.

 “Karena kalau kesungguhan Joko Widodo kan enggak perlu kita ragukan. Yang kita ragukan sekarang adalah kesungguhan beberapa Menteri dia,” kata Dillon menanggapi paket kebijakan ekonomi jilid X yang baru diluncurkan Pemerintah pada hari Kamis (11/2) kemarin.

“Apa yang menjadi objektif? Semua paket ini objektifnya adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jangan ada dusta di antara kita. Pemerintah Jokowi adalah pemerintah yang ingin berpihak. Saya setuju paket-paket yang dibikin Darmin dari satu sampai sepuluh, kalau paket-paket itu menghilangkan regulasi, tapi itu enggak cukup juga ke sana,” kata Dillon kepada satuharapan.com, hari Jumat (12/2).

Dillon menilai “malah orang yang seharusnya membangun dari pinggiran malah membangun dari pusat kan? Kereta api cepat dari Jakarta dijalankan. Itu kan sudah sangat mengingkari apa yang diinginkan pak Jokowi, subversive terhadap visinya Joko Widodo kan?”

“Oleh karena itu, paket kebijakan ekonomi kesepuluh ini diharapkan semua paket-paket ini meyakinkan Presiden Joko Widodo bahwa dia harus ganti kabinetnya. Karena terbukti teman-teman yang jadi Menteri itu enggak ada yang membangun terobosan.”

Lebih lanjut, Dillon mengatakan, sudah saatnya rakyat diberikan dukungan dalam soal teknologi tepat guna. “Diberikan pendampingan Balai Latihan Kerja. Mahasiswa diterjunkan ke sana dalam KKN tematik,” dia mencontohkan.

Selain itu, dia mengusulkan dana desa diawasi sungguh-sungguh guna kepentingan desa dan pemerintah memperbaiki sistem perpajakan guna memperbaiki ketimpangan.

“Satu, bisa mengawasi bahwa dana desa itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan desa. Dan kedua, membantu dari perguruan tinggi itu dia membawa perkembangan teknologi, management segala macam,” katanya.

“Yang kedua, kalau dia bikin paket-paket begini, itu macam manapun segera dia memperbaiki sistem perpajakan. Tax amnesty ini satu langkah tersendiri. Tapi yang lebih punya dampak untuk memperbaiki ketimpangan adalah kalau pajaknya dijadikan progresif. Sekarang kan pajaknya kan regresif. Rakyat kecil makannya sama saja bayarnya dengan orang kaya,” katanya. 

Editor : Eben E. Siadari