Dinas Peternakan Harus Selektif Tentukan Rekanan

KUPANG, SATUHARAPAN.COM – Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama di Unit Layanan Pengadaan (ULP) diminta untuk lebih selektif menentukan pihak ketiga atau rekanan untuk melaksanakan sejumlah program yang telah dibahas dan dianggarkan, sehingga tidak gagal seperti tahun anggaran 2015 karena ketidakmampuan rekanan.

Anggota Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDI-Perjuangan Patris Lali Wolo mengatakan banyak program yang sudah dibahas dan disepakati bersama, namun gagal dieksekusi karena mekanisme pencairan anggaran yang terlambat. Namun ini juga tergantung pada rekanan yang telah memenangkan tender untuk melaksanakan program dimaksud. Kemampuan rekanan yang rendah tersebut, harus ada wanprestasi terhadap rekanan yang tidak mampu jalankan.

“Ke depan, Dinas Peternakan terutama ULP harus lebih selektif dalam menentukan rekanan. Rekanan yang punya kemampuan mengeksekusi program sajalah yang dipercayakan sebagai pemenang tender,” kata Patris di Kupang, Senin (25/1)

Menurutnya, ketidakmampuan rekanan dalam mengeksekusi program, seperti pengadaan pejantan sapi sangat berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Karena anomali iklim ekstrem akibat el Niño seperti ini, tentunya ternak menjadi solusi terbaik.

Dengan ancaman gagal tanam yang berdampak pada gagal panen, masyarakat bisa menggantungkan nasibnya dengan menjual ternak. Karena rekanan gagal menjalankan program, maka masyarakat pun tidak bisa menjual ternak bantuan pemerintah.

Patris meminta agar kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan pada Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN 2016 harus dievaluasi kembali. Sebelumnya dialokasikan Rp 64 miliar lebih, tapi dirasionalisasikan menjadi Rp 26 miliar lebih. Rasionalisasi anggaran yang mencapai 50 persen tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri buat NTT.

“Sangat ironis, harapan pemerintah pusat untuk NTT sebagai penyuplai ternak nasional, tapi tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Bahkan Ditjen Peternakan memangkas anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya,” kata Patris.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Yucun Lepa meminta Dinas Peternakan NTT untuk memikirkan strategi terbaik agar program yang telah disepakati terutama pengadaan ternak bisa tercapai. Selain itu, harus juga menjawab bantuan kapal ternak dari pemerintah pusat, agar setiap kali kapal diberangkatkan, ternak yang dimuat sesuai kapasitas kapal.

Kepala Dinas Peternakan NTT, Dani Suhadi menyebutkan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran 2015, antara lain pengadaan ternak sapi di instalasi Boawae, Kabupaten Nagekeo gagal karena rekanan tidak memberikan jaminan pelaksanaan sehingga tidak menandatangani kontrak. Pengadaan pejantan pemacek di Ende, Nagekeo dan Manggarai Timur, rekanan mencari ternak sapi di daratan Flores yang sebagian besar tidak memenuhi spesifikasi teknis. “Rekanan kesulitan mendapatkan alat berat untuk pekerjaan pembangunan embung di ranch Ngada,” kata Yucun.

Editor : Bayu Probo