Dinkes Papua Beri Bantuan Dana untuk Klinik dan Yayasan

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Papua memberikan bantuan dana kepada sejumlah klinik dan yayasan milik misionaris dan gereja serta beberapa rumah sakit swasta untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Papua yang kurang mampu.

Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai di Jayapura, Sabtu (13/6), mengatakan semua klinik misionaris dan gereja yang ada di atas tanah Papua, Dinas Kesehatan Papua, sudah menyediakan uang (dana), dengan demikian mereka harus memberikan pelayanan gratis kepada warga Papua kurang mampu.

"Saya baru menyerahkan bantuan dana kepada Klinik Kalvari di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Klinik Walihole di Kampung Yoka, Kota Jayapura, juga saya sudah serahkan dana, dan rencana saya akan ke Anggruk, Kabupaten Yahukimo, dan Klinik Advent di Wamena untuk serahkan dana kesehatan," katanya.

"Semua klinik milik swasta dan gereja di Merauke juga sudah kami serahkan sejumlah dana untuk menunjang pelayanan kesehatan gratis kepada warga Papua kurang mampu," ujarnya.

Lebih lanjut Aloysius, yang pernah menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura itu, menuturkan pihaknya sudah menyerahkan dana Rp 400 juta kepada Yayasan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Nabire.

"Klinik Ravael Nabire juga sudah mendapat bantuan dana kesehatan sebesar Rp 300 juta, selanjutnya Klinik Angkatan Udara di Sentani, Kabupaten Jayapura sebesar Rp 400 juta untuk mendukung pelayanan kesehatan gratis kepada warga Papua," ujarnya.

Selain itu, kata Aloysius, Dinas Kesehatan Papua juga sudah menyerahkan dana Rp 1 miliar untuk Rumah Sakit Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan Kabupaten Merauke sebesar Rp 750 juta.

"Jadi, yang telah terbukti melakukan pelayanan kesehatan selama ini di Provinsi Papua, kami bantu. Ego sentral pemerintah sudah tidak ada lagi. Semua kita libatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis," ujarnya.

Pihaknya juga berencana membuat pelatihan tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada masing-masing klinik dan rumah sakit swasta yang mendapat bantuan dana kesehatan.

"Nanti akhir Juni ini, kami akan mengundang masing-masing klinik yang mendapat bantuan dana untuk mengikuti pelatihan terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan, kapan, dan berapa kali mereka harus mempertanggungjawabkan dana yang dipakai. Kita akan undang mereka dan memberikan pelatihan sampai mereka bisa," katanya.

"Tinggal bagaimana Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) dengan lembaga mana pun yang sudah menjalin kerja sama, mendorong fungsi pengawasan terhadap penggunaan bantuan dana yang sudah diserahkan ke sejumlah klinik dan rumah sakit," tambah dia. (Ant)

Editor : Sotyati