Diplomat Israel: Palestina Deklarasi Kemerdekaan Juni 2017

SATUHARAPAN.COM – Diplomat Israel, Uri Savir, menduga kuat Palestina akan mendeklarasikan kemerdekaan Juni tahun depan. “Dengan dukungan PBB maupun tidak, mereka siap menerima konsekuensi atas keputusan ini,” ia menulis di Al Monitor. Berikut tulisan lengkapnya.

Tanggal 6 Juni 2017, akan menandai 50 tahun Perang Enam Hari saat Israel menaklukkan Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Israel menganggap perang ini sebagai pertahanan, mengingat berulang ancaman oleh kepemimpinan Mesir pada waktu itu, Presiden Gamal Abdel Nasser, untuk memusnahkan negara Israel dengan dukungan dari semua negara Arab. Tentara Arab kalah dalam enam hari. Tapi, apa yang dimulai sebagai perang penyelamatan—sebagai berkah bagi Israel—berubah dengan waktu menjadi beban dan kutukan untuk mengendalikan kehidupan 2-3 juta warga Palestina. Untuk Palestina, tanggal ini menandai sebuah tragedi kedua, setelah tragedi pembentukan Israel pada tahun 1948.

Selama setengah abad pendudukan kita melihat muncul gerakan nasional kemerdekaan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO), perjuangan kekerasan, dan juga upaya perdamaian—semua sia-sia. Lima puluh tahun kemudian, Tepi Barat masih di bawah pendudukan Israel, dengan Otoritas Palestina lemah yang bertanggung jawab atas sebagian besar daerah sipil.

Sebuah perdebatan sengit terjadi dalam kepemimpinan PA tentang bagaimana mencapai negara Palestina merdeka, dengan demikian mengakhiri pendudukan Israel. Rute diplomatik, yang memang memberikan harapan selama proses Oslo, tampaknya telah mencapai jalan buntu. Presiden Palestina Mahmoud Abbas masih berkomitmen untuk solusi diplomatik dengan melibatkan masyarakat internasional dan mencegah kekerasan, juga melalui kerja sama keamanan dengan Israel.

Tapi, tampaknya Abbas lebih terisolasi dibandingkan sebelumnya dalam kepemimpinan Palestina. Banyak pemimpin Palestina lainnya, bahkan di tengah gerakan Fatah, yang cenderung ke arah intifada bersenjata. Namun demikian, Abbas masih menggantung harapannya pada kuartet Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan Rusia dan inisiatif Prancis untuk solusi dua-negara dinegosiasikan atas dasar garis batas 1967 dengan dukungan dari masyarakat internasional .

Di kantor-kantor pemerintah Ramallah saat ini, dapat terdeteksi rasa putus asa. Praktis tidak ada satu dalam kepemimpinan benar-benar percaya bahwa, terutama selama tahun pemilu Amerika, akan ada gerakan menuju negara Palestina.

Seorang pejabat senior PLO yang dekat dengan Abbas mengatakan kepada Al-Monitor pada kondisi anonimitas yang kehabisan waktu. Menyinggung peringatan 50 tahun Perang Enam Hari, ia mengatakan bahwa semua pemimpin PLO bulat tentang tanggal ini merupakan batas waktu mutlak untuk kemerdekaan.

Dan, dalam pembahasan informal pada subjek ini, disepakati bahwa jika tidak ada kemajuan nyata dan substansial dibuat segera menuju mengakhiri pendudukan Israel, kepemimpinan PLO akan mendeklarasikan pada 6 Juni, 2017, pembentukan negara Palestina merdeka dengan garis batas 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Palestina juga akan meminta pengakuan PBB atas pernyataan kemerdekaannya itu.

Pejabat itu mengatakan bahwa kepemimpinan akan terus bekerja sampai saat itu untuk mengamankan persetujuan mayoritas PBB, termasuk di Dewan Keamanan demi suksesnya skenario itu. Bahkan, jika itu tidak berhasil pun, banyak senior PLO berkomitmen untuk menyatakan pembentukan negara Palestina bahkan tanpa penerimaan Dewan Keamanan PBB, dan setelah itu, mereka siap untuk terlibat dalam “intifada kemerdekaan”.

Keputusasaan Palestina saat ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan imbas dari perluasan permukiman Israel. Palestina percaya bahwa setiap hari yang berlalu, mencapai kemerdekaan menjadi tantangan yang lebih besar, mengingat peningkatan yang berkelanjutan jumlah orang Israel yang tinggal di sebelah timur Garis Hijau.

Selain itu, mereka serius kecewa dengan dunia Arab. Palestina merasa bahwa rezim Arab, yang termotivasi keamanan dalam negeri, terfokus pada perang melawan fundamentalisme, tanpa banyak perhatian pada perjuangan Palestina. Masyarakat internasional juga tampaknya membiarkan Palestina turun karena fokus pada Suriah, Iran, dan krisis imigrasi.

Mereka juga tidak memiliki harapan bahwa Presiden AS Barack Obama, pada tahun terakhirnya di kepresidenan, akan bertindak dengan cara yang konkret. Menurut pejabat senior, Ramallah hampir tidak melihat perbedaan antara Partai Republik dan Demokrat. Donald Trump dan kandidat lain sayap kanan lainnya tampak seolah memusuhi perjuangan mereka seperti yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hillary Clinton dipandang oleh pemimpin Palestina sebagai seseorang yang akan mendukung sebagian besar posisi Israel saat mengungkapkan solusi dua-negara.

Palestina—yang selalu mendasarkan perjuangan dan upaya mereka pada dukungan Arab dan internasional—merasa sangat terisolasi. Ini adalah dalam konteks ini bahwa mereka tampaknya telah memutuskan untuk bergerak sendiri ke arah deklarasi kemerdekaan pada bulan Juni tahun 2017 dan untuk melawan Israel untuk pemenuhan tujuan mereka.

Ketika ditanya tentang niat ini, orang kepercayaan dekat Netanyahu menepisnya sebagai ancaman terselubung untuk masyarakat internasional.

Saat berbicara dengan para pejabat senior Palestina, yang tampak muncul adalah tekad besar untuk bergerak sendiri, baik secara diplomatik dan dengan kekerasan, saat ini muncul—50 tahun pendudukan tampaknya lebih dari yang dapat mereka tolerir.

Kepala Negosiasi Perjanjian Oslo

Menurut Wikipedia, Uri Savir lahir 7 Januari 1953 di Yerusalem. Savir belajar Hubungan Internasional di Hebrew University Yerusalem dan memperoleh gelar BA. Selepas lulus, ia bekerja sebagai administrator dan puncaknya menjabat manajer umum di Departemen Luar Negeri Israel. Antara tahun 1993 dan 1996 ia adalah Kepala Perunding dari Persetujuan Oslo. Pengalamannya menjadi dasar untuk bukunya The Process: 1.100 Days that Changed the Middle East yang dipublikasikan pada tahun 1998.

Pada pemilu 1999 ia terpilih ke Knesset dari Partai Pusat Israel (Mifleget Hamerkaz). Pada 6 Maret 2001 ia dan dua anggota Knesset lainnya meninggalkan partai untuk membentuk faksi New Way. Pada 28 Maret ia mengundurkan diri dari Knesset, dan digantikan oleh David Magen, yang mewakili Partai Pusat Israel. Selama waktunya di Knesset ia menjabat pada sejumlah komite, termasuk Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan.

Uri Savir telah menghabiskan kehidupan profesionalnya bekerja pada strategi perdamaian di Israel. Pada 1996, ia mendirikan Peres Center for Peace dan saat ini ia menjabat presiden kehormatan. Pada 2011, Savir mendirikan gerakan online perdamaian YaLa Young Leader. (al-monitor.com)